Ada pula data pendukung kenaikan harga BBM seperti yang diajukan oleh Sunarsip. Datanya cukup kompleks dan dalam sehingga dapat menjadi counter-argument dari data Kwik Kian Gie dan ICW. Sejauh ini baru data Sunarsip saja yang saya anggap qualified untuk menjadi pertimbangan serius dalam hitung-hitungan subsidi BBM.Sedangkan data-data resmi yang dipublikasi pemerintah secara luas seperti dari Kementrian Sekretariat Negara RI lebih bersifat sederhana sekaligus tidak transparan (paling tidak menurut saya). Coba saja anda googling dan cari dengan kata kunci "Subsidi BBM kementrian sekretariat negara" maka anda akan menemukan versi pdf penjelasan pemerintah mengenai subsidi BBM dan alasan untuk menaikkan harga eceran BBM.
Namun data ini sangat tidak lengkap dan bisa dibilang tidak selevel dengan penjelasan dari Kwik Kian Gie, ICW atau bahkan Sunarsip. Walaupun mempunyai jumlah halaman lebih dari 15 (Kwik Kian Gie hanya 3 halaman, ICW hanya 6 halaman dan Sunarsip juga hanya 3 halaman), tapi penjelasan versi kementrian sek. negara ini jauh lebih dangkal: Tidak ada penjelasan secara terperinci bagaimana angka-angka disitu didapat. Tidak ada penjelasan rumus menghitung angka yang didapat disitu; tidak ada penjelasan definisi dan indikator-indikator yang digunakan dalam penghitungan oleh pemerintah; tidak ada penjelasan variabel-variabel apa saja yang menjadi bahan pertimbangan dalam penghitungan subsidi BBM itu. Yang kita tahu dari tulisan itu pokoknya tahu-tahu pemerintah rugi sekian trilyun tanpa tahu rumus ekonomi dan hitung-hitungan akuntansinya.
Tidak hanya masalah BBM ini saja, banyak hal yang dilakukan pemerintah tapi tidak ada penjelasan komprehensif kepada rakyat. Padahal logikanya, pemerintah adalah pelayan rakyat yang digaji oleh uang rakyat, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan laporan terperinci perihal apa yang telah mereka lakukan dengan uang rakyat itu. Contohnya adalah tidak adanya laporan perjalanan dan riset yang dilakukan oleh anggota DPR kita pasca ke Yunani, Turki dan lain sebagainya. Padahal laporan perjalanan (tentu saja yang ilmiah) sangat perlu dibuat dan dipublikasi ke publik supaya publik tahu dengan jelas apa sudah dan akan dilakukan oleh wakil-wakil kita di DPR. Tidak ada laporan penerimaan pajak per periode yang secara mendetail dipublikasikan (tentu saja versi dokumen digital karena itu yang paling murah dan mudah) kepada publik. Bahkan disitus resmi DPR, tidak dijelaskan track record masing-masing anggota DPR/MPR dalam suatu periode tertentu dan program kerja DPR dalam 1 tahun periode (sangat jauh berbeda dengan website rumah perwakilan Amerika Serikat, silahkan cek di http://www.house.gov/ ).
Menurut saya pribadi, pemerintah sudah menganggap remeh rakyatnya sendiri. Jadi ingat dengan statement Marzuki Ali beberapa waktu lampau, dia bilang masyarakat tidak perlu dilibatkan dalam pembahasan gedung baru DPR/MPR, rakyat cukup bekerja cari uang saja untuk makan. Statement ini sebuah kata-kata yang menunjukkan bahwa pejabat kita (paling tidak bagi Marzuki Alie) melihat rakyat itu seperti sekolompok daging hidup yang kerjanya hanya cari uang, cari makan dan tidur. Pejabat mungkin mengira (atau meremehkan) bahwa masyarakat tidak memperhatikan tingkah polah dan prestasi pemimpin-pemimpinnya. Pemerintah mungkin mengira mahasiswa kita hanya perduli dengan nilai-nilai ujian, IPK dan kelulusannya tanpa memperhatikan kinerja pemerintah.
Sedikit saya bercerita tentang diri saya terkait keingintahuan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Saya adalah rakyat biasa, sama seperti yang lain. Saya bekerja dari pukul 8 pagi hingga 5 sore dari Senin sampai Sabtu dengan gaji yang minim. Tidak hanya sampai situ, dirumahpun saya juga masih harus bekerja karena saya juga mempunyai warnet di rumah bahkan sampai hari minggu. Singkatnya, dalam kehidupan saya pribadi tidak ada hari yang benar-benar libur seperti jalan-jalan ke luar kota atau menonton TV seharian. Namun walaupun begitu saya masih bisa menyempatkan sedikit waktu saya untuk browsing di Internet (termasuk membaca koran koran online) dan mencari data-data tentang hasil kinerja pemerintah. Data yang saya caripun bukan data-data dangkal yang dapat dengan sangat mudah dimanipulasi dan membohongi rakyat, tapi data yang lengkap, kompleks, sampai angka-angka terkecil. Terakhir data yang saya cari adalah data tentang besaran dan laba/rugi APBN terkait BBM: rumit memang karena saya memang bukan orang ekonomi, tapi sebagai orang yang merasa "menggaji" pejabat kita melalui pajak, saya terdorong untuk mendalaminya.
Dari sedikit cerita di atas tidak dapat saya bayangkan berapa juta manusia Indonesia yang jauh lebih tertarik untuk mengkaji progress dan hasil kinerja pemerintah Indonesia. Puluhan atau bahkan ratusan juta penduduk Indonesia yang lebih cerdas ketimbang saya pastinya jauh lebih terdorong untuk memahami laporan-laporan yang njelimet. Saya yakin anda pembaca blog ini pasti ingin tahu semua tentang rincian penerimaan pajak, laporan perjalanan dinas departemen dan kementrian, detail RAPBN, daftar APBN, laporan kerja fraksi-fraksi di DPR dan lain sebagainya. Namun sekali sayangnya, orang-orang yang mengurus negeri ini berpikir bahwa rakyat itu hanya seonggok daging yang kerjanya hanya cari uang saja tanpa ada waktu untuk melakukan kegiatan lain. Rakyat itu terlalu bodoh untuk memahami hujan angka-angka yang tertera di sektor penerimaan pajak. Rakyat terlalu dungu untuk bisa mengerti laporan perjalanan dinas anggota DPR kita ke berbagai negara.
Suka atau tidak suka inilah negara kita, negara Indonesia. Negara dimana rakyat hanya dianggap kurang lebih seperti hewan peliharaan. Negara dimana ada stigma bahwa pejabat itu semua orang pintar dan semua rakyat Indonesia adalah orang dungu. Negara dimana "pelayan" tidak perlu menunjukkan kinerjanya kepada sang "majikan" karena majikan dianggapnya orang bodoh. Ya, inilah Indonesia kita yang sangat membanggakan....
No comments:
Post a Comment