Saya rasa tidak perlu saya jelaskan apa itu FPI lagi karena tentu kita semua sudah tahu seperti apa FPI. Walaupun kita hanya tahu apa itu FPI dari kulitnya saja, namun sebenarnya dalam memahami isi tulisan inipun sudah lebih dari cukup. Namun ada satu hal yang mungkin kita "ragu" untuk mengakuinya, spekulasi bahwa FPI dilindungi oleh aparat, baik itu Polri ataupun TNI. Lebih jauh, ada kasak-kusuk bahwa FPI memang dipelihara oleh negara, benarkah begitu? Jawaban saya adalah: Sangat benar! Lalu apa tujuannya? Sebelum saya menjelaskan tentang tujuan final dibuatnya FPI, izinkan saya menjabarkan relevansi antar variabel yang saya telah sebutkan dalam paragraf sebelumnya tadi.
FPI: Majikan Atau Peliharaan?
Pada dasarnya FPI memang adalah diciptakan "atas seizin" pemerintah Republik Indonesia pastinya. Organisasi ini terbentuk atas izin dari depsos, yang tentu saja sepengetahuan Mentri sosial kita, dan pastinya: sang presiden kita yang terhormat. lantas mungkin terheran-heran kenapa aparat keamanan kita yang dalam konstitusi dasar berada di bawah pimpinan Presiden sangat "lembek" menghadapi FPI? Sudah ada lusinan atau mungkin ratusan kegiatan FPI yang melanggar hukum alias main hakim sendiri tidak perduli vandalis atau tidak, tapi bahkan pejabat polisi kita malah makin "mesra" dengan dedengkot FPI, ada apakah? jawaban yang cukup masuk akal bagi saya hanya 2 kemungkinan: FPI membayar Polri atau Polri memang memelihara FPI. Mana yang paling benar? Mari kita korek satu per satu.
Skenario pertama: Polri dibayar FPI. Pemikiran mengenai hal ini adalah pemikiran pertamaku mengenai alasan mengapa Polisi begitu tunduk pada FPI. Istilahnya, FPI itu majikannya polisi jadi wajar bila polisi tidak berkutik menghadapi polisi. Tapi kemudian saya berusaha memahami lebih jauh: Dari mana sumber dana FPI? Pertanyaan itu agak menggelitik saya karena yang saya tahu keanggotaan FPI tidak dipungut bayaran besar. Opsi uang FPI yang berasal dari klub-klub malam atau diskotek tampaknya sulit karena yang saya tahu, hanya sedikit saja (atau malah mungkin tidak ada) diskotik atau klub malam yang membayar FPI. Mereka (diskotek atau klub malam) biasaya sudah punya "bodyguard"nya sendiri. Yang paling masuk akal dengan skenario pertama ini adalah bahwa FPI menerima suntikan dana dari asing. Tapi siapa? Bahkan belum pernah saya dengar orang Polri, TNI ataupun BIN yang berwacana, berbicara (atau beropini) bahwa FPI dapat suntikan dana langsung dari asing. Lagipula siapa yang mau membiayai? Jemaah Islamiyah tidak jelas, Al-Qaeda juga sudah berantakan diburu AS dan sekutu, sehingga opsi suntikan asing ini rasanya sulit untuk diterima.
Saya sudah tidak dapat (setidaknya untuk saat ini) lagi menemukan perkiraan sumber dana FPI untuk menyuap Polri. Menurut saya, skenario pertama ini adalah gagal total alias macet dalam menjelaskan masalah sumber dana. Lalu pada saat saya putus asa, munculah sebuah wacana kedua......
FPI: Peliharaan Yang Setia
Bersumber dari "kultwit" dari sebuah akun fenomenal di twitter "@trio_macan2000" dan laporan Wikileaks, saya mendapat pencerahan atas skenario yang kedua. Sedikit liar terdengar pada awalnya, namun cukup masuk akal (bahkan sangat masuk akal): FPI adalah peliharan Polri yang setia.
Alasannya?
Cukup jelas bahwa selama ini aksi-aksi ini FPI selalu mendapat reaksi lembek atau justru tidak ada reaksi dari Polri. Kekerasan di Monas, di Salihara, Jawa barat (Ahmadiyah) dan berbagai tempat lain di Indonesia merupakan aksi-aksi FPI yang terkesan dibiarkan begitu saja oleh Polri atau aparat keamanan lainnya. Dengan skenario satu yang ternyata gagal total dalam menjelaskan mengapa Polri begitu lembek menghadapi FPI, maka pilihan bahwa FPI memang dipelihara oleh Polri adalah satu-satunya pilihan.
Apa tujuan Polri (Dan TNI) memelihara FPI? FPI bisa dikatakan adalah garda terdepan dalam manifestasi "Kepentingan nasional" (tolong frase ini digarisbawahi, nanti di bawah akan saya bahas) Indonesia. Alih-alih memanfaatkan Polri dan TNI yang bebas dari nilai keagamaan, FPI lebih "hangat-hangat tai ayam" digunakan di Indonesia, sebuah negara yang masih sangat terikat dengan nilai-nilai religiositas. Dengan posisinya yang berafiliasi dengan Islam, FPI berada dalam posisi yang serba-bisa: bisa merekrut anggota dengan dalih agama, bisa mendapat dukungan warga, tapi sekaligus juga bisa menuai kecaman dan hujatan dari warga juga. Posisi negara pun aman dengan adanya FPI: Negara bisa bebas dari kecaman "pelanggaran HAM" baik itu dari internasional ataupun dari rakyatnya sendiri bilamana FPI melakukan tindakan-tindakan yang dianggap menindas orang lain. Paling banter hanya dikecam tidak tegas saja, yang (mungkin) menjadi ciri khas rezim SBY.
Intinya, negara cari aman dengan memanfaatkan FPI. Mereka tidak perlu berurusan dengan kecaman pelanggaran HAM atau mencederai nilai-nilai demokrasi. Negara merupakan pihak yang dianggap "sekedar" tidak tegas kepada FPI (asumsi publik hanyalah FPI membayar Polri, walaupun seperti yang saya katakan sebelumnya, gagasan ini macet total dalam rangka menjelaskan sumber dana). Tapi secara substansif, negara tidak dikaitkan dengan pelanggaran HAM sebagaimana yang dilakukan FPI. Sampai disini saya mulai memahami bahwa walaupun sedikit dan dianggap salah oleh sebagian besar orang (termasuk saya), tapi paling tidak pemerintah negeri ini masih cukup berani (dan memiliki harga diri) untuk melakukan hal-hal yang dianggapnya tidak sesuai kepentingan nasional. Benarkah begitu? Atau ada yang lain?
Pada saat saya berpikir demikian, ada seorang kawan di twitter ( @cynthia_ )yang mungkin secara tidak sengaja menulis dalam salah satu tweetnya kepada saya "....Even ada kemiripan sm kuatnya US didunia...". Klausa pendek yang sekilas tidak berarti dan sepele ini membuat saya berpikir lebih keras lagi, dan seketika itu juga saya menemukan hubungan FPI, kepentingan nasional Indonesia dan Amerika Serikat.
Mesranya Rezim SBY dengan Pemerintah AS
Seperti yang kita tahu dan sepertinya memang sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintahan SBY sangat mesra dengan pemerintahan AS. Ingat betul dalam ingatan saya Dalam situs Al Jazeera.Net, 4 Juli 2004, terdapat profil SBY tulisan Paul Dillon. Digambarkan dengan jelas bagaimana SBY adalah seorang purnawirawan yang sangat pro AS. "I love the United States, with all its faults. I consider it my second country" (Saya mencintai Amerika Serikat, dengan segala kesalahan-kesalahannya. Saya menganggap Amerika adalah Negara kedua saya.). Sebenarnya banyak lagi lain bukti di wikileaks yang menunjukkan betapa mesranya SBY dengan pemerintah AS (silahkan verifikasi sendiri ke website wikileaks). Salah satunya adalah berita bahwa 70% minyak bumi kita dikuasai korporasi asing (malah ada seorang dosen Univ. Brawijaya yang bilang hingga 90%, sudah termasuk gas alam). Belum informasi wikileaks yang juga menyatakan AS berpengaruh besar dalam dana kampanye SBY pada tahun 2004 (pemerintah AS tidak menyangkal informasi ini). Juga bantuan dana 100% dari pemerintah AS (yang artinya sama saja didirikan sepenuhnya oleh uang pemerintah AS) kepada pembentukan dan pemeliharaan Densus 88. Contoh lain yang menurut saya cukup telak menohok status Indonesia sebagai "pacar" baru AS saat presiden kita menerima dengan baik penempatan pasukan marinir AS di Darwin, yang hanya berjarak tiga ribuan kilometer dari ibu kota Indonesia.
Cukup logis saya rasa dengan kondisi pemimpin kita seperti itu maka kepentingan nasional kita pun berubah menjadi kepentingan nasional yang juga menguntungkan kepentingan nasional AS. Kepentingan kita bukan lagi ide westphalian yang mengutamakan kesejahteraan dalam negeri, namun juga "memasok" kesejahteraan bagi negeri yang memberikan bantuan dana saat berkampanye jadi presiden. Politik transaksional inilah yang kini menjadi kepentingan nasional kita, suka atau tidak.
Mari sekarang kita ajukan pertanyaan yang mengasah logika kita: Masuk akalkah jika SBY membiarkan sebuah ormas Islam garis keras (fundamental) yang mana menjadi "musuh" ideologi AS berkuasa dengan bebasnya di Indonesia yang merupakan negara mitra paling strategis AS di Asia Tenggara? Opsi bahwa pemerintah Indonesia berani menentang ideologi AS terdengar begitu musykil, mengingat fakta-fakta tentang SBY di atas. Belum lagi saya selama ini juga belum pernah membaca koran asing yang memberitakan keberanian presiden kita melawan kebijakan AS kecuali ketika diadakan voting untuk menyerang Iran atau tidak, itupun Indonesia hanya memilih netral alih-alih menolaknya.
Bagi saya hanya ada satu jawabannya: FPI memang sengaja diciptakan oleh AS di Indonesia dengan tujuan tertentu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa? dengan tujuan apa AS menyokong FPI? Jawabannya sebetulnya terletak pada strategi komunikasi politik AS yang luar biasa cerdas.
Kita tahu bersama bahwa FPI cenderung untuk bersikap keras pada hal-hal yang berbau westernisasi. Seperti buku Irshad Manji, gerakan JIL, klub-klub malam dan terakhir (yang sedang terjadi) adalah ancaman Habib Rizieq untuk mengacaukan konser jika Lady Gaga datang ke Indonesia. Pada saat yang sama, media Indonesia selalu jor-joran memberitakan aksi FPI, baik itu media yang memojokkan FPI ataupun yang membelanya. Tanpa disadari (atau memang disadari) media ini menciptakan opini publik, yang sayangnya, pada tingkatan kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi lebih banyak berada dalam posisi yang anti-FPI dan lebih berempati pada "korban" FPI.
Disinilah strategi komunikasi politik AS yang brilian terlihat. AS tahu persis bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang emosional dan terikat oleh rasa romantisme. Kita bangsa yang mudah tersentuh, mudah merasa kasihan dan mudah terpikat oleh hal-hal yang emosional. Dalam kasus ini, AS memanfaatkan dengan baik perasaan empati dan simpati yang menjadi ciri masyarakat Indonesia untuk berbalik mendukung hal-hal yang ditentang FPI. Contohnya seperti yang kemarin terjadi: dengan hebohnya FPI menyikapi Irshad Manji, masyarakat justru berbondong-bondong mencari tahu siapa Irshad Manji dan buku-bukunya. Walaupun pada akhirnya memang banyak yang kecewa dengan dangkalnya buku dia, tapi paling tidak strategi penarikan perhatian ini sukses besar dalam menarik perhatian dan empati masyarakat Indonesia.
Dan tulisan ini hanya akan saya akhiri sampai disini, sesuai dengan tujuan saya hanya hanya berusaha menjelaskan hubungan antara FPI dengan kepentingan AS di Indonesia. Penjelasan lebih jauh mengenai kepentingan apa yang dimiliki oleh AS kepada Indonesia akan saya jelaskan dilain waktu atau bisa juga anda baca sebagian di http://www.dagelanwayang.com/2012/03/universal-declaration-of-human-right.html dan http://www.dagelanwayang.com/2012/02/pendidikan-ham-indonesia-pada-era.html . Kedua link tersebut adalah tulisan saya terkait globalisasi HAM yang menjadi salah satu kepentingan AS di Indonesia
No comments:
Post a Comment