Pilkada DKI: Komunikasi Politik Dan Kampanye SARA

Lolosnya dua pihak, yakni Jokowi - Ahok dengan Foke (Fauzi Bowo) - Nara telah membawa sebuah dinamika baru dalam kampanye Cagub DKI 2012 - 2017. Kampanye-kampanye beraroma SARA banyak kita dengar mulai dari Masjid hingga kantor-kantor kelurahan. Inti dari kampanye SARA itu sederhana: meng-agregasikan kualitas manusia dengan berdasarkan pada agama yang dianutnya, yang berarti sama saja dengan melihat kualitas manusia dengan hanya berlandaskan pada atribut agama yang menempel pada orang yang bersangkutan.

Penulis sendiri menjadi saksi hidup betapa beberapa Mesjid di Jakarta secara terang-terang melakukan justifikasi kualitas manusia dengan berdasarkan pada agamanya. Dalam dua kali khutbah Jumat disebuah Masjid di Jl. Dr. Saharjo, Jakarta Selatan, sang pekhutbah jelas-jelas telah melarang umat Islam untuk memilih pemimpin (atau wakil pemimpin) non-muslim karena dapat dipastikan akan merusak Islam. Sang pengkhutbah mengancam (dengan mengatasnamakan Allah) bahwa siapapun yang melanggar hal ini akan dikirim ke neraka. Mungkin argumen pengkhutbah adalah benar dari tingkat analisa biblikal (kitab suci), namun realitanya apakah demikian benar adanya?

Penulis adalah muslim, namun bukan seorang muslim tekstual. Saya tidak pernah langsung percaya begitu saja dengan apa yang tertulis di Quran ataupun Hadist (ataupun kitab agama apapun di bumi) sehingga beberapa orang mungkin akan memanggil saya atheist (walaupun saya tidak pernah merasa demikian). Sejak awal perkenalan saya dengan agama, lingkungan dan keluarga saya selalu mengajak saya berpikir logis dalam memahami agama. Tidak pernah sekalipun saya diajarkan untuk menelan mentah-mentah begitu saja apa yang tertulis dalam kitab suci tanpa melalui proses berpikir dan mencari contoh bukti terlebih dahulu. Dengan latar belakang inilah saya tidak pernah merasa takut dengan ancaman dari pengkhutbah-pengkhutbah yang akan mengirim saya (karena saya memilih wakil pemimpin non-muslim) ke neraka. Dalam tulisan ini pun saya tidak akan melihat "Agama" sebagai sebuah hal yang bersifat eskatologis (ghaib, supranatural), namun melihatnya sebagai sebuah produk kebudayaan manusia: sebuah konstruksi yang tercipta berkat buah pikiran manusia.

Dalam komunikasi politik, eksploitasi kelemahan lawan adalah strategi utama dalam melancarkan kampanye. Kelemahan lawan diekspos dan dimanfaatkan sedemikian rupa dalam rangka memperoleh keunggulan diri. Dalam kasus pilkada DKI, pihak tertentu, yang jelas saya katakan adalah pihak dari Foke - Nara, memanfaatkan kelemahan pasangan Jokowi - Ahok yang kebetulan salah satunya adalah non-muslim. Dengan atribut Ahok sebagai non-muslim, pihak Foke - Nara melancarkan serangan dengan mengatasnamakan ajaran agama bahwa memilih pemimpin non-muslim adalah sebuah dosa. Eksploitasi atribut agama ini terlihat seakan-akan wajar dalam komunikasi politik, betulkah demikian?

Walaupun komunikasi politik membenarkan eksploitasi kelemahan lawan, namun dalam demokrasi modern, agama bukanlah kelemahan. Dengan prinsip egalitarian yang dianut dalam demokrasi modern, mengangkat ikut SARA dan mempermasalahkannya sebagai tolok ukur dalam memilih pemimpin justru merusak demokrasi itu sendiri. Mengingat agama adalah isu yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia kebanyakan, diangkatnya isu agama oleh Timses Foke - Nara telah menciptakan sentimen antar-agama yang semakin meruncing. Dengan mengatakan bahwa seorang muslim hanya wajib memilih pemimpin muslim, maka masyarakat non-muslim merasa telah dilucuti hak politik nya untuk menjadi seorang pemimpin karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah muslim: dimana jika mayoritas muslim tersebut "haram" untuk memilih pemimpin non-muslim, maka otomatis masyarakat non-muslim tidak akan pernah mendapatkan posisi sebagai pemimpin. Jika demikian maka seharusnya ada amandemen dalam UUD 45 bahwa semua pemimpin yang memimpin daerah-daerah yang di dominasi kaum muslim harus beragama Islam.

Dalam spektrum yang lebih luas, ketidakseimbangan hak sebagai warga negara ini berpotensi besar menimbulkan perpecahan. Kecemburuan sosial antar pemeluk agama akan berujung pada separatisme daerah. Contoh separatisme karena sentimen agama ini sudah banyak kita temui seperti di Rusia (Chechnya), Yugoslavia (Bosnia) atau yang paling mudah adalah separatisme lokal yang dilakukan oleh DI/TII. Seandainyapun tidak terjadi separatisme, namun konflik horizontal antar kelompok agama (seperti yang kerap terjadi di Ambon) akan semakin sering dan mempengaruhi stabilitas keamanan dan politik Indonesia yang berpengaruh pada kualitas pembangunan nasional secara luas.

Meskipun diangkatnya isu SARA ini hanya terjadi di tingkat provinsi (DKI), namun perlu diingat bahwa DKI adalah kutub bagi aktivitas politik daerah lainnya. Jakarta adalah role model yang mempunyai potensi sangat besar untuk dicontoh dan dipraktikkan di daerah lain di Indonesia. Jika elit politik di Jakarta menggunakan isu SARA sebagai senjata dalam meraih suara, maka bukannya tidak mungkin daerah lain akan mengikuti cara tersebut, yang mana hal tersebut sangat berbahaya bagi kedamaian dan keutuhan negara. Model komunikasi politik yang mengeksploitasi agama akan menular dengan sangat cepat, apalagi di daerah-daerah yang sentimen keagamaannya masih sangat kuat seperti Ambon, Maluku, Aceh, Papua dan lain sebagainya.

Namun apakah benar pemimpin non-muslim akan berlaku zalim bila memimpin wilayah yang didominasi kaum muslim? Kita lihat beberapa contoh daerah, pertama adalah Solo. Solo dipimpin oleh seorang walikota muslim dan walikota non-muslim, yakni FX Hadi Rudyatmo. Meskipun demikian apakah Solo menjadi kota yang buruk? Bukti menunjukkan Solo justru menjadi salah satu kota terbaik di Indonesia dari berbagai bidang, termasuk salah satu kota terbersih dari KKN nomor 3 di Indonesia. Contoh lain adalah pemimpin yang Islam namun zalim seperti Idi Amin, Bashar Al-Ashad atau Moammar Khadafi yang membantai rakyatnya sendiri tanpa ampun dan korup, yang jelas-jelas kalah saing dengan presiden Cina Wu Jin Tao yang telah mampu mendorong negaranya menjadi negara maju sekelas Amerika Serikat dalam waktu singkat. Perkembangan Islam di Cina, walaupun dipimpin oleh presiden non-islam, tetap saja meningkat pesat baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Apakah kita tetap akan memilih pemimpin biadab, zalim dan korup namun beragama Islam atau pemimpin non-Islam yang jujur dan amanah?

Agama hanyalah sebuah atribut, dia bukan substansi. Seorang yang berstatus Islam dalam KTP nya belum tentu berperilaku Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan bisa saja seorang non-muslim berperilaku lebih Islami (dalam artian habluminannas) ketimbang orang yang punya status beragama Islam. Status Islam tidak memberikan jaminan dalam bentuk apapun bahwa orang tersebut akan menjadi Islam dalam perilaku. Inilah kelemahan kita sebagai bangsa primordial: kita kerap terjebak dalam simbol-simbol religiositas tanpa memahami substansi dari simbol tersebut. Kita menilai sesuai berdasarkan simbol itu alih-alih isinya, sehingga pada akhirnya kita terjebak dalam tampilan yang palsu.

Saya tidak ingin berandai-andai apakah memang Islam mengajarkan untuk tidak memilih pemimpin non-muslim dengan alasan dan kondisi apapun samasekali atau tidak, karena itu akan dibahas dalam tulisan lainnya yang tentu bukan dari sudut pandang biblikal tapi melalui sudut pandang yang melihat islam sebagai hasil konstruksi manusia (berdasarkan kondisi geografis, politik, sosial dan ekonomi). Namun pastinya dalam tulisan ini saya hanya ingin menekankan bahwa agama hanyalah instrumen, agama adalah sebuah alat pembantu dalam kehidupan manusia, yang dimana alat-alat tersebut dapat menjadi bermanfaat atau tidak tergantung dari penggunanya.

Advokasi Hukuman Mati

Hukuman mati adalah salah satu bentuk hukuman tertua dalam sejarah manusia. Sejarah menunjukkan bahwa sejarah hukuman mati terhadap manusia berlangsung sejak munculnya tulisan (masa pra-sejarah) dan terus berlangsung hingga kini. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari hukuman gantung hingga yang populer yaitu hukuman tembak. Pada abad ke-21 ini, pelaksanaan hukuman mati mulai diperdebatkan. Banyak pihak yang menghendaki agar hukuman mati ini dihapuskan karena melanggar HAM. Sedangkan beberapa pihak lainnya menghendaki agar hukuman ini tetap dilaksanakan sebagaimana waktu-waktu sebelumnya atau bahkan ditambah. Bagi penulis sendiri, hukuman mati layak untuk dipertahankan karena berbagai faktor alih-alih dihapuskan samasekali.

Pertama, hukuman mati dalam beberapa kasus terbukti dapat memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Contoh dari hal ini terlihat dibeberapa peradaban seperti Romawi dan Cina. Kedua bangsa tersebut adalah bangsa yang sangat ketat menerapkan hukuman mati. Di Romawi hukuman mati dapat diberikan kepada mereka yang melakukan pengkhianatan kepada negara dalam bentuk apapun (kudeta, pembocoran informasi, mata-mata dan lain-lain) serta beberapa hal lainnya seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Hukuman mati di Romawi biasanya berupa pemenggalan kepala, dikubur hidup-hidup, disalib atau digantung. Dengan pemberlakuan hukuman mati yang sangat intensif seperti itu, Roma relatif menjadi sebuah negara (kerajaan) yang stabil dalam keamanan dalam negerinya meskipun ada larangan personil militer memasuki Roma.

Di Cina, seperti yang dapat kita lihat hingga saat ini, masih memberlakukan hukuman mati yang cukup sering bagi kejahatan-kejahatan luar biasa seperti pembunuhan, pengkhianatan terhadap negara, terorisme dan korupsi. Hasilnya sangat terlihat oleh kita bersama: dalam waktu yang sangat singkat (2-3 dekade), Cina dapat menjadi menjadi negara super power yang dapat mengimbangi AS (yang mana AS butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun) walaupun negeri mereka memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati yang paling banyak dilakukan oleh pemerintah Cina di awal abad 21 adalah hukuman mati untuk kasus-kasus Korupsi. Lusinan pejabat negara telah dieksekusi sejak awal tahun 2000 hingga hari ini. Hukuman mati yang biasa dilakukan oleh pemerintah Cina adalah dengan cara menembak mati para terpidana. Walaupun masih menempati urutan 75 dari 182 urutan korupsi negara-negara di dunia (Indonesia urutan ke 100), namun kecepatan progress yang diraih Cina sangatlah mengagumkan ketimbang negara-negara yang tidak memberlakukan hukuman mati.

Kedua, hukuman mati dapat mencegah idolisasi tokoh kejahatan yang melekat pada individu tertentu. Contohnya adalah pada kasus Saddam Hussein. Pemerintah AS memvonis Saddam Hussein dengan hukuman mati salah satunya adalah dengan tujuan agar para simpatisan fanatik Saddam Hussein tidak mendapatkan tokoh yang dapat menjadi "idol" mereka dalam berjuang. Dengan matinya Saddam Hussein, diharapkan para pejuang fanatik tersebut kehilangan motivasi, moral yang jatuh dan berhenti melakukan teror id Irak untuk mengembalikan rezim Saddam Hussein. Bagi saya, inilah fungsi hukuman mati yang paling penting, terutama untuk kejahatan-kejahatan massif yang berskala besar dan terdiri dari sangat banyak pelaku.

Idolisasi (peng-idola-an) terhadap aktor kejahatan memang terbukti sangat berbahaya dalam dunia kriminal. Untuk tokoh yang sudah mati saja, katakanlah seorang Adolf Hitler, semangatnya masih terasa hingga saat ini dalam salah satu organisasi underground bernama Neo-Nazi. Neo Nazi adalah organisasi menengah bawah tanah dan ilegal, namun mereka tetap mampu bertahan eksis hingga hari ini walaupun melanggar hukum karena mereka terbentuk atas semangat pengidolaan terhadap ide-ide Hitler. Contoh lainnya adalah yang baru-baru ini terjadi, yakni Idolisasi tokoh kriminal fiksi dalam film Batman: Joker. Walhasil, seorang mahasiswa cerdas pun menjadi seorang pembunuh berdarah dingin dengan menembak mati selusin orang di dalam gedung bioskop. Walaupun Joker adalah tokoh fiksi, namun Hollywood menciptakan tokoh ini begitu riil sehingga seakan-akan dia adalah manusia di dunia nyata. Kesimpulannya idolisasi terhadap aktor kejahatan dapat diminimalisir sebesar mungkin dengan cara menghilangkan nyawa orang yang menjadi aktor utama/perintis kejahatan tersebut.

Ketiga, hukuman mati dapat memenuhi rasa keadilan korban kejahatan yang bersangkatan. Dalam beberapa jenis kejahatan, contohnya adalah kejahatan pembunuhan yang sengaja dan terencana, hukuman seumur hidup pun tidak mampu menimbulkan rasa adil bagi keluarga dan kerabat korban. Dalam level yang lebih besar, hukuman mati dapat menimbulkan rasa keadilan bagi rakyat suatu atau bahkan beberapa negara sekaligus.

Itulah 3 alasan yang menurut saya merupakan alasan-alasan utama saya mendukung hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan luar biasa. Namun meskipun demikian, sistem peradilan yang jujur, bersih dan terbuka sangat diperlukan dalam mendukung hukuman mati ini agar tidak terjadi kesalahan vonis yang tentu saja merugikan semua pihak.

Kepentingan Nasional Dan Hak Asasi Manusia

Sudah menjadi perdebatan sejak lama bahwa ada perbedaan cara pandang dalam menegakkan HAM. Satu kelompok melihat HAM adalah sebuah hal yang tidak dapat dinegosiasikan dan direduksi oleh faktor apapun. Pada kelompok lain melihat HAM adalah sebagai salah satu perangkat dalam kehidupan manusia yang otomatis dapat ternegosiasikan oleh hal-hal yang sifatnya lebih transenden seperti agama, budaya atau negara. Perbedaan cara pandang inilah yang menyebabkan hingga saat ini masih terdapat kontroversi mengenai landasan HAM global, yakni Universal Declaration Of Human Right (UDHR), dalam kaitannya dengan implementasinya di dunia yang mempunyai lingkungan, kultur dan agama yang berbeda-beda.


Satu hal yang ingin saya soroti disini adalah konflik antara kepentingan nasional dengan hak asasi manusia. Konflik kepentingan nasional dan HAM ini sudah terjadi sejak awal pertama fondasi HAM, yakni saat UDHR di ratifikasi oleh 5 negara besar. Konflik kepentingan ini terjadi di negara-negara baik yang telah meratifikasi isi dari UDHR itu sendiri atau negara lain yang telah bergabung ke PBB. Alasan dari konflik antara kepentingan nasional dan HAM ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu ketiadaan sinkronisasi antara kebutuhan suatu negara untuk menjaga kedaulatan beserta tujuan-tujuan nasionalnya dengan kebebasan (atau kepentingan) individu warga negara yang bersangkutan yang merupakan salah satu unsur dalam HAM. Perbedaan tersebut menimbulkan gesekan bahkan benturan antara negara (Aparat) dengan warga atau rakyat. Gesekan atau benturan tersebut biasanya dimenangkan oleh negara karena kepemilikan negara atas persenjataan, baik yang bersifat melumpuhkan ataupun yang bersifat mematikan.

Untuk menjelaskan ini mari kita ambil contoh kasus Munir. Munir diduga kuat dihabisi oleh pemimpin-pemimpin negeri dengan cara meracuninya. Walaupun sejauh ini tidak ada bukti riil yang mengarah kesana, namun bila kita asumsikan demikian maka hal tersebut cukup terang untuk dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Munir berencana untuk membocorkan rahasia negara (tidak perduli rahasia yang bersifat baik, buruk atau biasa saja) kepada negara asing, dimana hal ini diterjemahkan sebagai situasi yang membahayakan kedaulatan nasional. 2).Negara tidak bisa menahan Munir (untuk menghentikan pembocoran rahasia negara) karena tidak ada alasan masuk akal untuk menahannya. Selain itu penahanan hanya akan semakin mempopulerkan sosok Munir dan akan menjadi sorotan dunia internasional: suatu hal yang tidak diinginkan rezim. Kedua alasan tersebut sudah lebih dari cukup untuk menghabisi Munir dengan cara yang sangat rapi sehingga tidak ada bukti riil yang dapat diajukan untuk menuntut rezim yang berkuasa pada saat itu.

Dalam kasus Munir, seorang Munir punya kebebasan untuk mengetahui untuk keburukan pemerintah karena dia adalah warga negara dan telah melaksanakan kewajibannya. Munir juga mempunyai kebebasan untuk membagikan informasi-informasi yang dia tahu kepada siapapun yang dianggap kompeten untuk hal yang dia anggap benar.

Disinilah perbedaan cara pandang antara seorang Munir dengan kepentingan negara (yang diwakili oleh Rezim) yang berujung pada kepentingan Munir. Negara tidak mungkin menghabisi seorang Munir tanpa alasan (hukum sebab akibat) begitupun sebaliknya, Munir tidak akan membocorkan rahasia negara tanpa adanya sesuatu hal sebelumnya. Disinilah letak kompleksitas konflik antara kepentingan nasional dan HAM: terdapat pola melingkar dikarenakan hukum sebab akibat, yang mungkin bila ditelusuri lebih jauh akan berhulu pada kejadian-kejadian bertahun-tahun sebelumnya. Tidak mungkin negara akan mengeluarkan biaya dan usaha yang menguras waktu dan pikiran untuk menghabisi seorang Munir tanpa ada tujuan jelas dan konkrit.

Lantas apakah dengan perbedaan cara pandang tersebut lantas negara merasa mempunyai hak untuk melanggar HAM individu atau kelompok tertentu? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut mari kita melihat paradigma "Kepentingan Nasional" ini secara lebih mendalam.

Kepentingan Nasional
Ada dua aliran yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan kepentingan nasional. Pertama adalah definisi dari sudut pandang realism seperti yang diwakili oleh Otto Von Biscmark dan Nixon. Definisi kepentingan nasional menurut perspektif ini adalah pentingnya kekuatan tangible (nyata, riil dapat terlihat atau dideteksi oleh indera) yang melingkupi hubungan dengan negara lain. Satu hal yang sangat diutamakan oleh penganut realisme seperti ini adalah kekuatan militer. Dalam pandangan realisme ini, perimbangan kekuatan militer adalah suatu hal yang penting bagi tujuan sebuah negara.

Aliran yang lain, sebuah aliran yang melihat kepentingan nasional ditentukan oleh hal-hal yang lebih luas dari sekedar kekuatan militer, termasuk kekuatan intangible (tidak dapat dirasakan oleh indera). Aliran ini, yang dicontohkan oleh Lenin & Woodrow Wilson, melihat Hak Asasi Manusia, kebebasan dari perampasan hak ekonomi dan hak bebas dari penyakit (dan lain sebagainya). Kekuatan militer dilihat hanya sebagai penunjang untuk mencapai hal-hal tersebut diatas.

Walaupun mempunyai unsur yang berbeda (militer dan Hak-hak manusia), namun tujuan kedua aliran ini adalah sama, yakni power. Power atau kekuatan negara adalah tujuan final dari tiap-tiap kepentingan nasional negara di dunia. Menurut H.J Morghentau, kepentingan nasional adalah diartikan sebagai usaha negara untuk mengejar power,dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Power itu sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni Kekuatan, kekuasaan dan pengaruh. Namun hal tersebut dikritisi oleh Joseph Frankel yang menyatakan bahwa kepentingan nasional tidak bisa didefinisikan secara sempit dengan cara mengabaikan kepentingan moral, religi dan kemanusiaan (seperti yang dibuat oleh Morghentau). Paul Seabury mengatakan bahwa definisi kepentingan nasional secara deskriptif adalah tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah.

Contoh konflik kepentingan nasional dengan HAM lainnya di Indonesia adalah kasus bentrok TNI dengan Warga di Kebumen tahun 2011. TNI dengan kepentingan menjaga aset militer nasional "terpaksa" harus bertindak represif terhadap warga dengan cara mengusir warga karena dianggap mengancam kepentingan nasional. Kepentingan nasional Indonesia ketika itu adalah melindungi aset-aset persenjataan yang digunakan untuk mempertahankan keutuhan NKRI yang berada di lokasi bentrokan. Kepentingan nasional Indonesia yang berupa aset persenjataan dianggap terancam oleh TNI karena ada potensi untuk diduduki warga. Karena paradigma inilah akhirnya TNI memutuskan untuk bertindak keras kepada warga demi melindungi kepentingan nasional. Tentu saja TNI merasa "benar" untuk melakukan tindakan represif seperti itu karena tujuan akhir mereka lebih besar ketimbang warga Kebumen itu sendiri, yaitu negara Indonesia yang diisi lebih dari 200 juta manusia. Prinsip yang berlaku disini adalah lebih baik mengorbankan beberapa manusia demi kebaikan jutaan manusia lainnya.

Kemudian apakah kepentingan nasional selalu bertentangan dengan HAM? Jawabannya adalah belum tentu, tergantung pada substansi dan tujuannya. Seperti yang dinyatakan oleh Joseph Frankel diatas, kepentingan nasional tidak selalu bersifat power, namun juga memandang penting nilai-nilai moral, religi dan kemanusiaan. Sebagai contoh kita ambil Arab Saudi yang mempunyai ideologi Islam. Setiap warga negara ingin menganut Islam (dari non-Islam) dan ingin memperkuat budaya Islam Timteng di Arab tentu akan mendapat sambutan baik dari pemerintah (negara) Arab Saudi. Contoh lain adalah Amerika Serikat. Dalam dinamika politik internasional AS yang menempatkan HAM sebagai salah satu instrumen pokok dalam kebijakan luar negerinya, kolaborasi antara faktor HAM dengan kepentingan nasional AS tentu sangatlah kuat. HAM bahkan menjadi alat politik AS dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya (dalam artian power).

Kesimpulan
Dalam melihat pelanggaran HAM, kita harus melihatnya melalui spektrum yang lebih luas. Pelanggaran HAM adalah sebuah fenomena "akibat" yang memiliki "sebab", dia adalah hasil sekaligus proses. Dia tidak mungkin terjadi tanpa ada faktor-faktor yang mendahuluinya. Kita juga harus melihat apakah akan ada ekses yang lebih luas saat pelanggaran HAM itu terjadi alih-alih hanya melihat kepada para korban. Pelanggaran HAM tidak selama bisa dilihat sebagai suatu hal yang negatif bilamana hal tersebut dapat membawa kebaikan bagi lebih banyak warga negaranya atau keberlangsungan negara tersebut. Inilah hal yang membuat mengapa tidak ada satupun negara di dunia yang 100% melaksanakan penegakkan HAM dan terlepas dari pelanggaran HAM. Ide mengenai tegaknya HAM secara penuh memang ada, namun realita dilapangan akan sangat sulit untuk terlaksana.

Pelanggaran HAM bukanlah masalah benar atau salah seperti yang selama ini dipercayai oleh banyak orang. Dia adalah sebuah area abu-abu dimana benar - salah, baik - buruk, bermanfaat - merugikan, dan lain lain sangatlah bias. Pelanggaran HAM, yang selalu berkaitan dengan faktor Negara, merupakan masalah super kompleks karena negara itu sendiri pun tersusun dari banyak unsur seperti reliji, budaya, ekonomi, politik & keamanan. Pelanggaran HAM tidak dapat diterjemahkan sesederhana seorang maling yang mencuri Ayam dan dihukum seminggu kurungan karena memang ada dasarnya dalam KUHP. Tidak ada standar hukum yang bersifat memaksa (termasuk UDHR) bagi masyarakat global dalam menginterpretasikan kebaikan, kebenaran dan kebajikan.

Menjawab Artikel Dari Media Online VOA-Islam Atas Teori Konspirasi Iran - AS & Israel

Nama memang boleh sama-sama "VOA", tapi VOA yang ini bukan Voice Of America melainkan Voice Of Al-Islam. Media VOA Islam ini memang sudah lama saya perhatikan karena isi artikelnya yang lebih mirip opini subjektif yang penuh asumsi atau prasangka tanpa bukti riil ketimbang sebuah berita yang objektif. Media ini juga sangat provokatif, penggunaan kata-kata bermakna negatif terhadap kelompok sosial atau reliji tertentu dalam hampir setiap artikelnya. Terakhir kemarin yang saya baca adalah artikel mengenai hubungan antara rezim Syiah Iran dengan AS & Israel terkait dengan tragedi pembantaian di Suriah sekarang ini. (link berita: http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/07/18/19923/permusuhan-rezim-syiah-dengan-israel-hanyalah-drama-pengalihan-isu/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter ) yang menurut saya sebagai seorang lulusan Politik Internasional sangat jauh dari cara berpikir seorang akademisi Hubungan Internasional. Tulisan ini, dengan berdasarkan pada ilmu saya, tidak ada unsur keilmiahannya sama sekali. Si Pembicara yang juga merupaka sumber utama berita ini terlihat sangat miskin pemahaman kaedah-kaedah keilmuan dalam dinamika politik antar-bangsa.

Pertama adalah klaim dari Ustadz Bambang Sukirno yang mengatakan bahwa Iran diam saja melihat pembantaian di Suriah. Pernyataan ini salah besar: Iran telah mengeluarkan kecaman dan kutukan resmi kepada pemerintah Suriah dan meminta segera menghentikan kekerasan di negara tersebut. Bambang Sukirno berpendapat bahwa kutukan dan kecaman adalah bukan apa-apa, hanya sekedar retorika. Mungkin pernyataan ini keluar dari mulut seorang Ustadz seperti beliau karena ketidaktahuan nilai esensi sebuah pernyataan resmi kepala negara terhadap kondisi negara lain. Suatu pernyataan kecaman menunjukkan ketidaksukaan negara si pembuat statemen dengan negara yang dituju. Ketidaksukaan ini berpengaruh kepada sentimen pasar modal atau kegiatan ekonomi secara umum (investasi antar negara yang bersangkutan). Jadi sederhananya, kecaman dalam level negara tidak bisa dianggap sebagai "omong doang" atau tadi disebut sebagai retorika, tapi juga memberikan ekses ke tingkat hubungan ekonomi antar negara.. Kecaman negara adalah sebuah aksi yang mempunyai konsekuensi nyata dan riil, cepat atau lambat, positif atau negatif.

Maka kesimpulan yang dapat kita ambil disini adalah pernyataan Ustadz Bambang Sukirno sama sekali tidak tepat dalam kenyataan dilapangan. Tidak ada gejala yang menunjukkan bahwa kecaman dari Iran kepada Suriah adalah sekedar retorika, karena ternyata terdapat sebuah konsekuensi ekonomi-politik yang terkandung di dalamnya.

Kedua adalah pernyataan mengenai kutukan Iran kepada Israel hanya menaikkan posisi tawar Iran terhadap AS (atau negara barat lainnya). Argumennya adalah dengan mengeluarkan pernyataan kutukan kepada Israel, maka pencitraan Iran di dunia Islam semakin membaik dan pada akhirnya mempunyai posisi tawar yang tinggi terhadap AS. Memang benar bahwa pencitraan Iran sebagai pihak yang berani melawan AS telah menarik perhatian dari berbagai komunitas Muslim di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Nama Iran dengan presidennya Ahmadinejad menjadi terkenal karena keberaniannya menentang hagemoni AS dan negara-negara barat lainnya. Apakah pencitraan ini menaikkan posisi tawar Iran terhadap AS? Jelas. Dengan makin dikenalnya Iran (dalam artian positif) maka mikin tinggi pula posisi tawar Iran dihadapan AS. Hal ini terbukti dari penolakan banyak negara di dunia terhadap rencana penyerangan AS ke Iran. Tapi yang menjadi pernyataan: apakah pencitraan itu salah?

Mari kita lihat dari kacamata ilmu Psikologi. Dalam psikologi, pencitraan adalah suatu yang sangat lumrah dilakukan oleh manusia, baik itu dalam level individu ataupun kelompok. Pencitraan adalah sebuah ekspresi dari aktualisasi diri manusia, dimana aktualisasi diri adalah salah satu kebutuhan dasar psikologi manusia. Bahasa mudahnya, tidak ada yang salah dengan pencitraan karena itu adalah kebutuhan dasar manusia, layaknya makan atau minum. Contoh sederhana, kita cenderung berpakaian bagus walaupun mungkin pekerjaan kita tidak menghasilkan uang yang begitu besar. Kita juga dengan suka rela kredit mobil/motor baru walaupun gaji kita sebenarnya pas-pasan. Bahkan saya pun sekarang sedang melakukan pencitraan dengan menulis tulisan ini. Semua hal tersebut adalah proses pencitraan yang dilakukan manusia dan merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah.

Dalam kaitannya dengan pencitraan yang dilakukan Iran, maka saya melihat tidak ada hal yang salah dari Iran. Iran, seperti halnya Arab Saudi, Indonesia, Amerika dan seluruh negara lainnya di dunia yang juga melakukan politik Pencitraan. Pencitraan adalah suatu perilaku yang wajar dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meraih simpati dan kepercayaan serta asumsi positif dari negara lain. Simpati, kepercayaan dan asumsi positif dapat berguna dalam kerjasama antar bangsa dalam berbagai sektor yang berakibat pada terpenuhinya kepentingan nasional masing-masing negara.

Ketiga, berkaitan dengan klaim Ust. Bambang Sukirno bahwa permusuhan Iran dengan AS serta Israel hanyalah pengalih perhatian dari tragedi kemanusiaan di Suriah. Ust. Bambang mungkin melewatkan sejarah bahwa sejak Rezim Syi'ah berkuasa di Iran, ketegangan dengan negara-negara barat terutama AS selalu dalam kondisi terpanasnya. Ketegangan dimulai sejak awal revolusi Iran yakni tahun 1979 hingga hari ini. Tidak terhitung kerugian kedua belah pihak akibat perseteruan ini. Kerjasama ekonomi yang nyaris terhenti total karena embargo ekonomi dari AS menyebab Iran kehilangan milyaran USD akibat tidak bisa import ataupun eksport komoditi ke banyak negara (terutama negara Eropa & AS). AS pun mengalami kerugian banyak karena tidak bisa memasarkan produknya ke Iran, sebuah negara dengan populasi terbanyak di wilayah Timur Tengah. Semua ini terjadi selama puluhan tahun hingga hari ini, sehingga sulit kita bayangkan kerugian kedua belah pihak akibat ketegangan ini.

Dengan kerugian yang sedemikian besar, rasanya tidak masuk akal bahwa semua ketegangan selama beberapa dekade hanya bertujuan menghabisi segelintir rakyat Suriah (saya katakan segelintir karena memang jumlahnya yang hanya ratusan/ribuan dari 1 milyar muslim diseluruh dunia). Tidak ada keuntungan pun yang didapatkan dari pembantaian warga Suriah ini: AS tidak menjual senjata ke Suriah dan begitupun juga dengan Iran. Hubungan ekonomi antara Iran dengan Suriah pun tidak begitu intens, sehingga terguling atau tidaknya rezim Bashar tidak akan terlalu berpengaruh kepada kondisi ekonomi Iran. Teori decoy yang diajukan Ust. Bambang telah mencapai titik kegagalan karena tidak bisa menjelaskan titik ekuivalen antara kerugian dan keuntungan yang diperoleh dari decoy ketegangan Iran - AS ini.

Dalam tulisannya juga Ust. Bambang seakan-akan Iran tidak serius melawan Israel karena tidak berani menyerang. Justru saya melihat adalah suatu hal yang baik saat Iran tidak memilih jalan perang terbuka dengan Israel. Karena jika Iran menyerang Israel maka akan menghasilkan banyak konsekuensi, diantaranya adalah:

Pertama adalah resiko kekalahan Iran. Israel adalah sebuah negara kuat walaupun luas wilayahnya tidak lebih besar dari pulau Sumatera. Dalam ranking kekuatan militer negara-negara di dunia, Israel menempati urutan 10 sedangkan Iran berada di urutan ke 12. Tidak masuk akal rasanya, bahkan dengan alasan apapun jika sebuah negara yang lebih lemah menyerang negara lain yang lebih kuat.

Kedua, jika memang Iran menyerang Israel maka konsekuensinya adalah pencitraan yang dilakukan oleh Iran sebelumnya akan gagal total. Iran akan semakin dimusuhi oleh dunia karena dianggap sebagai negara agressor yang pada akhirnya, akan semakin mengecilkan kemungkinan Iran menang melawan Israel karena adanya bantuan terhadap Israel dari dunia dalam rangka melawan Iran. Sekutu terdekat Iran yaitu Rusia dan Cina juga tidak akan membantu Iran karena memang ideologi non-agresif yang dianut kedua negara raksasa tersebut.

Ketiga adalah korban jiwa. Perang modern tidak terbantahkan lagi selalu membawa dampak collateral damage. Collateral damage adalah kerusakan / korban yang muncul dari pihak non-kombatan akibat dari efek senjata yang menyebar. Contoh collateral damage paling mudah kita temui adalah saat pesawat menjatuhkan bom ke instalasi militer yang dekat dengan pemukiman sipil. Saat bom tersebut meledak, maka efek mematikannya akan menyebar ke rumah-rumah warga sekitar yang tentu akan ikut menjadi korban. Faktanya collateral damage tidak hanya terjadi pada senjata bom dari pesawat tapi juga peluru biasa, artileri, tank, peluru kendali dan lain sebagainya. Pada perang dunia kedua saja, collateral damage telah menewaskan 40 juta manusia di seluruh dunia.

Belum lagi terhitung penderitaan rakyat Iran & Israel jika perang benar-benar meletus. Mengingat kedua negara ini adalah negara "raksasa" dalam bidang militer di Timur Tengah, maka efeknya dalam bidang stabilitas ekonomi dan politik negara-negara sekitar juga pasti akan terasakan. Ekonomi Timteng bisa kolaps, harga minyak dunia bisa meroket, membuat kerugian milyaran dollar bagi negara pengimport minyak termasuk Indonesia. Belum lagi instabilitas politik di Timur Tengah yang berpotensi muncul akibat pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi dari peperangan yang penuh dengan sentimen agama ini yang semakin merusak perekonomian dan stabilitas politik dunia.

Maka kesimpulan yang saya dapatkan disini adalah bahwa tidak ada teori konspirasi antara Iran dengan AS - Israel. Teori konspirasi bahwa ketagangan selama ini hanya decoy (pengalih perhatian) sulit untuk diterima akal sehat jika melihat kerugian kedua belah pihak selama ketegangan ini terjadi. Tidak ada bukti kentungan timbal balik yang diterima kedua pihak seandainya pun kerugian tersebut muncul akibat teori konspirasi ini. Jadi menurut saya pribadi, teori konspirasi ala Ust. Bambang sangat mengada-ada dan tanpa landasan analisa ilmiah.

Mencerna Kembali Penentuan Bulan Puasa

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan bebukalah (idul fitri) karena melihat hilal pula. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka genapkanlah bilangan bulan Sya’ban tigapuluh hari” (HR Al Bukhari dan Muslim). Hadits tersebut (dan juga contoh Rasulullah Saw) sangat jelas memerintahkan penggunaan rukyat, hal itulah yang mendasari adanya pandangan bahwa metode hisab adalah suatu bid’ah yang tidak punya referensi pada Rasulullah Saw. Lalu, mengapa Muhammadiyah bersikukuh memakai metode hisab? Berikut adalah alasan-alasan yang dijabarkan dari makalah Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. yang disampaikan dalam pengajian Ramadhan 1431.H PP Muhammadiyah di Kampus Terpadu UMY.

Hisab yang dipakai Muhammadiyah adalah hisab wujud al hilal, yaitu metode menetapkan awal bulan baru yang menegaskan bahwa bulan Qamariah baru dimulai apabila telah terpenuhi tiga parameter: telah terjadi konjungsi atau ijtimak, ijtimak itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk. Sedangkan argumen mengapa Muhammadiyah memilih metode hisab, bukan rukyat, adalah sebagai berikut.

Pertama, semangat Al Qur’an adalah menggunakan hisab. Hal ini ada dalam ayat “Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan” (QS 55:5). Ayat ini bukan sekedar menginformasikan bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti sehingga dapat dihitung atau diprediksi, tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya. Dalam QS Yunus (10) ayat 5 disebutkan bahwa kegunaannya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu.

Kedua, jika spirit Qur’an adalah hisab mengapa Rasulullah Saw menggunakan rukyat? Menurut Rasyid Ridha dan Mustafa AzZarqa, perintah melakukan rukyat adalah perintah ber-ilat (beralasan). Ilat perintah rukyat adalah karena ummat zaman Nabi saw adalah ummat yang ummi, tidak kenal baca tulis dan tidak memungkinkan melakukan hisab. Ini ditegaskan oleh Rasulullah Saw dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim,“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Yakni kadang-kadang dua puluh sembilan hari dan kadang-kadang tiga puluh hari”. Dalam kaidah fiqhiyah, hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat. Jika ada ilat, yaitu kondisi ummi sehingga tidak ada yang dapat melakukan hisab, maka berlaku perintah rukyat. Sedangkan jika ilat tidak ada (sudah ada ahli hisab), maka perintah rukyat tidak berlaku lagi. Yusuf Al Qaradawi menyebut bahwa rukyat bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanyalah sarana. Muhammad Syakir, ahli hadits dari Mesir yang oleh Al Qaradawi disebut seorang salafi murni, menegaskan bahwa menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariah adalah wajib dalam semua keadaan, kecuali di tempat di mana tidak ada orang mengetahui hisab.

Ketiga, dengan rukyat umat Islam tidak bisa membuat kalender. Rukyat tidak dapat meramal tanggal jauh ke depan karena tanggal baru bisa diketahui pada H-1. Dr.Nidhal Guessoum menyebut suatu ironi besar bahwa umat Islam hingga kini tidak mempunyai sistem penanggalan terpadu yang jelas. Padahal 6000 tahun lampau di kalangan bangsa Sumeria telah terdapat suatu sistem kalender yang terstruktur dengan baik.

Keempat, rukyat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Sebaliknya, rukyat memaksa umat Islam berbeda memulai awal bulan Qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah. Hal ini karena rukyat pada visibilitas pertama tidak mengcover seluruh muka bumi. Pada hari yang sama ada muka bumi yang dapat merukyat tetapi ada muka bumi lain yang tidak dapat merukyat. Kawasan bumi di atas lintang utara 60 derajad dan di bawah lintang selatan 60 derajad adalah kawasan tidak normal, di mana tidak dapat melihat hilal untuk beberapa waktu lamanya atau terlambat dapat melihatnya, yaitu ketika bulan telah besar. Apalagi kawasan lingkaran artik dan lingkaran antartika yang siang pada musim panas melabihi 24jam dan malam pada musim dingin melebihi 24 jam.

Kelima, jangkauan rukyat terbatas, dimana hanya bisa diberlakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Orang di sebelah timur tidak mungkin menunggu rukyat di kawasan sebelah barat yang jaraknya lebih dari 10 jam. Akibatnya, rukyat fisik tidak dapat menyatukan awal bulan Qamariah di seluruh dunia karena keterbatasan jangkauannya. Memang, ulama zaman tengah menyatakan bahwa apabila terjadi rukyat di suatu tempat maka rukyat itu berlaku untuk seluruh muka bumi. Namun, jelas pandangan ini bertentangan dengan fakta astronomis, di zaman sekarang saat ilmu astronomi telah mengalami kemajuan pesat jelas pendapat semacam ini tidak dapat dipertahankan.

Keenam, rukyat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah. Bisa terjadi di Makkah belum terjadi rukyat sementara di kawasan sebelah barat sudah, atau di Makkah sudah rukyat tetapi di kawasan sebelah timur belum. Sehingga bisa terjadi kawasan lain berbeda satu hari dengan Makkah dalam memasuki awal bulan Qamariah. Masalahnya, hal ini dapat menyebabkan kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan hari Idul Adha di ujung barat itu. Kalau kawasan barat itu menunda masuk bulan Zulhijah demi menunggu Makkah padahal hilal sudah terpampang di ufuk mereka, ini akan membuat sistem kalender menjadi kacau balau.

Argumen-argumen di atas menunjukkan bahwa rukyat tidak dapat memberikan suatu penandaan waktu yang pasti dan komprehensif. Dan karena itu tidak dapat menata waktu pelaksanaan ibadah umat Islam secara selaras diseluruh dunia. Itulah mengapa dalam upaya melakukan pengorganisasian system waktu Islam di dunia internasional sekarang muncul seruan agar kita menggunakan hisab dan tidak lagi menggunakan rukyat. Temu pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam (Ijtima’ al Khubara’ as Sani li Dirasat Wad at Taqwimal Islami) tahun 2008 di Maroko dalam kesimpulan dan rekomendasi (at Taqrir al Khittami wa at Tausyiyah) menyebutkan: “Masalah penggunaan hisab: para peserta telah menyepakati bahwa pemecahan problematika penetapan bulan Qamariahdi kalangan umat Islam tidak mungkin dilakukan kecuali berdasarkan penerimaan terhadap hisab dalam menetapkan awal bulan Qamariah, seperti halnya penggunaan hisab untuk menentukan waktu-waktu shalat”

Ucapan Ramadhan & Lebaran Yang Sekedar Basa-Basi

Jika anda memiliki HP atau blackberry pasti anda pernah mendapatkan SMS "jarkom" (Jaringan Komunikasi) yang berisi ucapan Ramadhan atau ucapan meminta maaf (ucapan lebaran). Dulu pada awal popularitas handheld device ini mungkin kita masih memaklumi SMS semacam ini, namun entah lama kelamaan ucapan selamat semacam ini terkesan hanya formalitas basa basi kepada orang yang kita tuju. Ucapan lebaran & puasa semacam itu (saya menyebutkan dengan ucapan copy paste, send to many, forwarded) seakan-akan tidak melihat manusia sebagai makhluk yang unik dengan pengalaman dan interaksi yang unik pula dengan kita. Kita menyamaratakan semua manusia seperti mesin dengan mengirimkan sms berisi sama persis dengan fitur send to many (untuk HP lama) atau copy paste (untuk HP yang lebih modern).

Perasaan ini muncul sekitar 3 tahun lalu saat penulis mulai menerima lusinan SMS selamat lebaran dan puasa. Sebagian besar (mungkin 90%) SMS-SMS itu adalah tulisan-tulisan yang copy paste, atau parahnya dikirim ke banyak orang sekaligus sehingga tidak mencantumkan nama kita tapi hanya menyertakan kata "Kawan-kawan, guys, teman-teman" dan sebagainya. Saat membaca SMS seperti itu penulis rasanya malas sekali bacanya (hanya membaca headline nya, atau buka dan langsung tutup lagi hanya untuk sekedar untuk menghilangkan notifikasinya) karena pikir penulis "apa gunanya baca SMS Jarkom minta maaf seperti ini, toh orangnya juga mungkin tidak terlalu berpikir tentangku saat mengirimkan ini". Bahkan penulis berpendapat bahwa lebih baik tidak mengirimkan pesan samasekali daripada harus mengirimkan pesan Jarkom semacam ini. Namun untuk menghargai orang-orang ini biasanya penulis langsung balas (tanpa membaca SMSnya) dengan SMS ketikan sendiri yang bukan copy paste karena aku ingin menghargai mereka sekaligus menyentil mereka bahwa saya melihat mereka bukan sekedar "orang yang patut dimintai maaf lainnya", tapi sebagai individu yang unik (berbeda satu sama lain).

Jujur penulis pun pernah melakukan melakukan SMS jarkom ketika awal-awal menggunakan HP dulu, namun hanya sebentar saja karena saya merasakan ada sesuatu yang kurang benar dengan ini. Saya merasa bahwa ucapan puasa atau lebaran saya kurang mengena untuk masing-masing individu kawan yang tentunya mempunyai kenangannya masing masing dalam ingatan penulis. Setelah merasakan ketidakberesan ini, penulis mulai berhenti total mengirimkan SMS jarkom dan mulai mengetik satu per satu dengan isi berbeda untuk tiap orang yang penulis mintai maaf. Repot dan menghabiskan energi serta waktu memang, tapi penulis sadar inilah cara paling manusiawi untuk mengucapkan puasa dan minta maaf secara ikhlas kepada orang-orang yang telah mewarnai hidup kita.

Jadi, penulis berharap kita sebagai manusia Timur yang menjunjung hubungan sosial dengan sesama mulai sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan kurang baik ini. Mulailah belajar kembali untuk menulis pesan untuk per individu yang ingin kita ucapkan lebaran atau puasa. Selamat berpuasa!

Jokowi Vs Fauzi Bowo

Pilkada DKI Jakarta putaran kedua akan dilaksanakan dengan Jokowi (Joko Widodo) dan Fauzi Bowo sebagai "petarung"nya. Kedua cagub ini sudah lolos dari pilkada putaran pertama yang dilakukan 11 Juli silam dengan perbedaan suara yang tidak terlalu signifikan. Sebagai warga Jakarta, saya sendiri cenderung memilih Jokowi dengan berbagai alasan logis, bukan berasal dari rasa romantisme semata atau sentimen SARA yang sudah ketinggalan zaman. Bagi pembaca yang masih ragu memilih siapa atau yang masih yakin dengan kepemimpinan Fauzi Bowo ada baiknya anda membaca tulisan ini untuk mencerahkan pikiran dan membuka wawasan anda karena disini akan penulis jabarkan mengenai keberhasilan Jokowi dalam memimpin Solo dan sekaligus keberhasilan (yang ternyata terbukti bohong) Fauzi Bowo saat memimpin Jakarta 1 periode sebelumnya.

Jika anda bertanya mengapa tulisan ini kesannya saya memojokkan Fauzi Bowo, maka jawabannya sederhana: Saya sudah 24 tahun hidup di tengah kota Jakarta dan masa kepemimpinan Fauzi Bowo ini saat dimana saya paling benci dan merasa sangat tersiksa dengan kondisi kota ini. Kondisi jalan dan tata kota yang amburadul, sistem dan kualitas sistem transportasi yang tidak karuan dan lain-lain. Intinya, kekesalan saya terhadap kota ini sudah mencapai ubun-ubun selama dipimpin oleh Fauzi Bowo. Maka saya pikir adalah suatu hal sangat wajar jika saya sebagai seorang warga DKI menginginkan perubahan kepemimpinan.

JOKOWI

Dari semua tokoh nasional muda Indonesia, mungkin Jokowi lah yang paling bersinar. Usianya masih muda namun prestasi dan popularitasnya sudah tidak diragukan lagi. Terkenal sejak awal tahun 2010 saat ada berita yang mengabarkan bahwa seorang Jokowi tidak pernah mengambil uang gajinya sebagai walikota. Dilanjutkan dengan respon Jokowi terhadap hinaan dari Gubernur Jateng, Bibit Waluyo, yang mengatakan bahwa Jokowi itu bodoh dan dengan sangat sederhana hanya dijawab dengan "Ya, saya memang bodoh kok" sambil tersenyum di depan lusinan wartawan. Yang terakhir adalah namanya yang melambung karena ikut mempromosikan mobil Esemka., walaupun katanya banyak kontroversi, namun tidak bisa diingkari dia melambungkan sedikit rasa nasionalisme negeri ini yang sudah sangat terpuruk.

Prestasi Jokowi di Solo tidak diragukan lagi: Dia melejitkan nama Solo sebagai salah satu kota terbersih dari praktik Korupsi di Indonesia (urutan ketiga di Indonesia). Dia berhasil mengurangi titik banjir di kota Solo sebanyak delapan titik dalam 5 tahun pertamanya (hanya tersisa 1 titik banjir). Dia sukses mencegah pertumbuhan mall secara berlebih di kota Solo. Dia juga dengan sangat manusiawi merelokasi PKL Banjarsari yang sudah menetap 20 tahun ke tempat baru tanpa melibatkan Satpol PP sama sekali (bagi saya inilah kehebatan Jokowi yang utama, pandai mengatur strategi). Dan terakhir, yang mungkin menjadi rekor baru di Indonesia adalah terpilihnya kembali Jokowi sebagai walikota Solo dengan perolehan suara 91% dari 500.000 jiwa, yang berarti Jokowi dipilih oleh 455.000 voters.

Indeks Prestasi Korupsi (IPK) yang dirilis oleh International Transparency (dibawah kepengurusan Todung Mulya Lubis) menempatkan Solo sebagai kota nomor 3 paling bersih dari praktek Korupsi (IPK: 6.00) dibawah Denpasar (IPK: 6.71) dan Tegal (6.26) pada tahun 2010, yaitu akhir dari periode 5 tahunan Jokowi. Sedangkan Jakarta sendiri menempati urutan ke 36 dari 50 kota yang di survey (suatu jarak yang sangat jauh antara Solo dan Jakarta).

Untuk masalah banjir, jelas tersisa hanya 1 titik dari 8 titik banjir. Solusi dia adalah dengan membangun pompa air (parapet) untuk memompa sungai bengawan solo. Sedikit memang 8 titik banjir banjir ini jika dibanding Jakarta, namun jangan lupa keuangan kota Solo dan Sumber Daya Manusia kota Solo jauh di bawah Jakarta juga, sehingga prestasi ini sebenarnya cukup lumayan juga.

Jokowi juga dikenal cukup tegas dan keras dalam mempertahankan prinsipnya untuk tidak membangun mall yang berpotensi menggusur tempat bersejarah atau ruang terbuka. Di awal tahun 2012 Bibit mengatakan bahwa Jokowi adalah walikota bodoh di depan awak media karena menolak rencana pembangunan mall di bekas pabrik es Sari Petojo. Tentu saja logikanya pembangunan sebuah mall dengan menghancurkan sebuah situs cagar budaya di suatu kota adalah pelanggaran Undang-undang. Tapi pun demikian, walaupun tersudutkan oleh pernyataan Bibit, Jokowi tetap menolak pembangunan mall di Cagar Budaya Sari Petojo tersebut.

Prestasi Jokowi yang paling luar biasa adalah kemampuannya untuk merelokasi PKL yang banyak tersebar di kota Solo tanpa (atau paling tidak minim) kekerasan yang dilakukan Satpol PP. Berbeda dengan daerah lain yang mengedepankan Satpol PP bersenjatakan pentungan atau buldozer untuk mengusir PKL, pemkot Solo lebih mengutamakan pendekatan diplomatis untuk memindahkan PKL tersebut. Contohnya yang paling terkenal adalah relokasi PKL Banjarsari yang berjumlah mencapai kurang lebih 1000 orang. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui jamuan makan malam sebanyak 54 kali sebelum akhirnya menyatakan rencananya untuk merelokasi pasar Klithikan itu (PKL Banjarsari). Untuk kronologi dan detail cerita yang lebih mendalam silahkan dibaca di Relokasi PKL & Revitalisasi Pasar Tradisional: Belajar dari Solo. Selain itu Jokowi juga telah merenovasi total 34 pasar tradisional dan membangun 7 pasar tradisional baru di Solo.

Ada satu lagi kelakuan Jokowi yang secara objektif mungkin tidak bisa dikatakan sebagai prestasi, namun bagi saya pribadi cukup menggambarkan integritasnya sebagai walikota yang tidak mata duitan yaitu fakta bahwa Jokowi tidak pernah sekalipun mengambil gajinya sebagai walikota Solo. Berlebihankah dia? Saya rasa tidak karena walaupun terlihat sangat biasa saja, Jokowi ternyata adalah seorang milyader kaya raya jauh sebelum menjadi walikota Solo, sehingga dia tidak perlu lagi mendapatkan nafkah untuk menambah pundi-pundi uangnya.

Untuk urusan mobil Esemka memang ada manuver politik disini dan Esemka adalah kendaraan politik Jokowi. Namun jika dilihat dari ilmu politik realisme, apa yang dilakukan Jokowi yang telah menggunakan mobil Esemka sebagai kendaraan politik bukanlah suatu hal yang salah karena sama saja analoginya seperti seorang artis yang memanfaatkan kecantikannya untuk meraup untung di dunia perfilman: Ada kelebihan/kesempatan maka gunakanlah kesempatan itu untuk mempopulerkan diri selama tidak menyalahi hukum dan etika atau norma. Jadi menurut saya dengan landasan ilmu politik yang saya miliki, tidak ada yang salah dari pemanfaatan mobil Esemka oleh Jokowi untuk mendongkrak namanya sendiri (karena tidak merugikan siapapun, justru menguntungkan Solo karena semakin terkenal dan menjadi salah satu kota wisata di Jateng). Berbeda dengan pencitraan SBY dimana dia mengutamakan pencitraan ketimbang kinerja, Jokowi melakukan pencitraan namun kinerjanya pun juga diatas rata-rata, sehingga saya anggap masih sangat wajar.

Selanjutnya, menjawab serangan yang ditujukan kepada Jokowi perihal pencalonannya sebagai gubernur DKI dengan meninggalkan Solo sebenarnya agak mengganggu saya juga. Saya tahu persis betapa masyarakat Solo masih ingin Jokowi memimpin daerahnya (terlihat dari hasil pilkada Solo). Kadang saya merasa, sebagai penduduk Jakarta, sangat egois karena mencabut walikota terbaik dari daerah lain untuk keuntungan kota saya sendiri. Namun dibalik perspektif subjektif itu (perasaan manusia), saya rasa karir politik Jokowi memang sudah waktunya diangkat ke level yang lebih tinggi. Kita semua tahu negeri ini sedang krisis pemimpin yang jujur, berintegritas sekaligus berprestasi. Jika kita menunggu lebih lama, bukan tidak mungkin negara ini akan semakin hancur dan semakin sulit untuk dibenahi. Maka dari itulah, dengan mempertimbangkan kegentingan krisis pemimpin bangsa ini, Jokowi "sesegera" mungkin harus diangkat ke jenjang karir yang lebih tinggi dari level seorang walikota menjadi seorang gubernur Provinsi. Bahkan menurut saya, jika Jokowi berprestasi cukup baik & bersih di Jakarta (jika dia menang pilkada), maka tanpa perlu menyelesaikan masa baktinya sebagai gubernur, dia layak dan pantas untuk naik ke level selanjutnya yang paling tinggi: Presiden.

Dengan kemampuannya dan kondisi-kondisi tersebut saya rasa Jokowi cukup pantas untuk memimpin DKI Jakarta. Khusus untuk argumen yang mengatakan bahwa Jokowi belum mampu memimpin Jakarta karena perbedaan antara Solo dengan Jakarta yang begitu jauh, maka akan saya jawab dengan pemaparan fakta data antara kota Jakarta & Solo (Head to head) dari jumlah penduduk, luas wilayah, pegawai negeri dan APBD di akhir tulisan ini.

FAUZI BOWO (FOKE)

Perlu dipahami bahwa penulis sudah membaca sebagian buku mengenai klaim keberhasilan Fauzi Bowo ditambah lagi klaim-klaim keberhasilan Foke baik itu di media online ataupun media massa cetak. Maka dari itu saya akan bahas sedikit counter argument dari klaim-klaim keberhasilan dia di Jakarta dalam tulisan ini.

Pertama adalah klaim keberhasilan dia mengurangi angka kemiskinan di Jakarta yang mencapai angka 50.000 orang. Sebenarnya ada bau ketidakterusterangan dalam klaim ini, karena faktanya angka 50.000 ini adalah angka 5 tahun lalu. Sedangkan kemiskinan di Jakarta sendiri meningkat pada tahun 2011 sebanyak kurang lebih 47.000 orang. Jadi jelas ini kebohongan dan pembodohan publik (Silahkan cek sendiri tentang data kemiskinan Jakarta di BPS)

Kedua klaim bahwa dia telah membebaskan 2,7 jiwa warga DKI dari banjir karena proyek BKT. Ini adalah salah satu kebohongan Foke yang paling fatal dan busuk. Menurut data dari Satkorlak, banjir terparah di DKI Jakarta saja tidak pernah menyentuh angka diatas 1 juta jiwa. Selain itu, BKT yang diklaim sebagai prestasi dia hanyalah omong kosong. Pertama, BKT itu proyek dari zaman Belanda, master plan yang dibuat oleh kolonialis Dutch. Kedua, dana BKT itu adalah patungan antara PU (Pekerjaan Umum) dan Pemprov DKI, dimana Pemprov hanya mengurusi pembebasan lahan saja. Pembebasan lahan inipun sebenarnya "molor" dari jadwal: Tahun 2009 seharusnya progress pembebasan lahan BKT mencapai 70% namun faktanya Pemprov DKI hanya bisa mencapai angka 39% saja. Intinya BKT samasekali bukanlah prestasi Fauzi Bowo.

Ketiga, Klaim bahwa MRT akan mulai beroperasi tahun 2013 yang juga bohong besar dan sangat telak. Padahal tender untuk MRT itu sendiri baru akan dilakukan bulan September 2012: apakah pembangunan MRT akan selesai dalam waktu 1 tahun? Setahu saya tidak ada satupun negara di dunia yang mampu membangun MRT yang sedemikian kompleks hanya dalam waktu 1 tahun.

Keempat adalah pembodohan publik tingkat tinggi terkait peningkatan gaji PNS. Perlu diketahui bahwa sekarang ini saja untuk membiayai Pegawai Negeri di Jakarta perlu 50% dana dari APBD yang artinya dari 30 trilyun APBD DKI, 15 trilyun habis digunakan untuk mengurusi pegawai negeri dan hanya 15 trilyun yang digunakan untuk mengurusi kota Jakarta. Dengan sisa uang 15 trilyun itupun Jakarta masih defisit anggaran sebesar 2,1 trilyun dan pembangunan infrastruktur yang menurut saya nyaris tidak terasa oleh saya pribadi (jalanan rusak, transjakarta hancur, halte bobrok, saluran air mampet, macet, jembatan keropos, sampah menggunung, taman kota minim, trotoar rusak, genangan air dimana-mana, lampu traffic light mati dan lain sebagainya). Bayangkan jika APBD kita diserap lebih banyak untuk pendapatan pegawai negeri, berapa uang tersisa untuk merawat Jakarta yang memang sudah rusak ini?

Kelima, masih terkait dengan poin nomor empat adalah janji biaya berobat & pendidikan gratis 12 tahun untuk semua warga Jakarta. Sekarang kita pakai logika: defisit anggaran 2,1 Trilyun dengan pembangunan yang tidak maksimal tapi tetap ingin menaikkan gaji pegawai negeri sekaligus mencanangkan program sekolah dan biaya berobat gratis, lantas sisa uang untuk merawat Jakarta bisa didapat dari mana? Janji-jani Foke tersebut saling mereduksi satu sama lain namun tetap dia klaim sebagai program gemilangnya, suatu bentuk kampanye yang membodohi warga DKI.

Kelima, adalah "kesalahan" Foke terkait klaim dia sebagai ahlinya Jakarta adalah pembangunan jalan layang yang dianggap bisa mengurangi kemacetan. Perlu diketahui bahwa tidak ada pakar transportasi yang mengamini pendapat Foke ini. Djoko Muryanto contohnya, Dirjen Bina Marga Kementrian PU menyatakan bahwa membangun jalan layang bukanlah solusi kemacetan karena permasalahan terletak di kuantitas alat transportasinya. Memang jalan layang dapat mssengurai macet di satu titik tapi justru menambah macet di titik lain. Jalan layang juga hanya dapat mengurai macet dalam waktu yang relatif singkat, paling lama 1 - 2 tahun sebelum akhirnya akan macet kembali. Menurut Yoga (Director of Institute for Transportation and Development Policy), jalan layang itu hanya memindahkan titik kemacetan alih-alih mengurangi kemacetan.

Keenam, Foke telah gagal dalam waktu 5 tahun pertamanya mengembangkan sistem busway. Pada zaman Sutiyoso, Jakarta berhasil membangun 11 koridor busway. Sedangkan pada masa Fauzi Bowo, hanya berhasil membuat 1 koridor Busway dan jumlah armada yang tidak bertambah sesuai dengan kebutuhan.

Ketujuh adalah berkaitan dengan masalah mall di Jakarta. Foke tahun 2012 ini mengeluarkan moratorium penghentian izin pembuatan untuk tahun perizinan 2012. Perlu diketahui bahwa moratorium hanya berlaku untuk pengajuan izin mall pada tahun 2012, sedangkan izin yang sudah diberikan tahun-tahun sebelumnya tetap dapat dilanjutkan pembangunannya. Total ada 21 mall dengan luas total 335.000/meter persegi yang sedang/akan dibangun pada tahun 2012 ini.

Kedelapan, Fauzi Bowo telah merusak cagar alam budaya Condet. Perlu diketahui bahwa Condet adalah situs cagar budaya Betawi di wilayah DKI. Namun faktanya, perumahan menengah hingga elit banyak menjamur di daerah ini. Tidak tersisa lagi tanah kosong dan kebun salak Condet yang menjadi ciri cagar budaya Condet. Begitupun dengan rumah adat Betawi yang nyaris punah dan diganti oleh rumah-rumah modern.

Kesembilan, Janji Foke untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Betawi yang terbukti omong kosong. Selama puluhan tahun saya tinggal Condet (yang juga merupakan kantung komunitas masyarakat Betawi di DKI Jakarta), masyarakat Betawi justru makin terpinggirkan. Kelompok masyarakat asli makin terdesak ke daerah padat penduduk yang jauh dari jalan raya. Pertokoan & perumahan yang dekat dengan jalan raya justru dikuasai pendatang dalam negeri atau asing (Arab). Belum pernah juga saya mendengar disini pemerintah memberikan pekerjaan atau bantuan dalam bentuk apapun (kecuali surat keterangan miskin dan sembako murah/gratis) kepada warga yang tinggal dikawasan padat itu tadi. Justru yang sangat terlihat adalah makin mengguritanya organisasi FBR yang tentu saja tidak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan masyarakat Betawi.

Kesepuluh adalah klaim Foke mengenai pendidikan gratis di Jakarta. Fakta dilapangan justru menunjukkan bahwa biaya sekolah di Jakarta semakin membengkak dengan sumbangan gedung (sumbangan sukarela atau apapun istilahnya) yang tinggi untuk sekolah-sekolah yang berkualitas,apalagi dengan mempertimbangkan bahwa kemiskinan di DKI mencapai angka 12%, jauh lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional.

Kesebelas adalah masalah kesehatan gratis di Jakarta. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa untuk memperoleh SKTM (Surat Keterangan Tanda Miskin) warga dibebani biaya-biaya tidak jelas yang tentu sangat memberatkan.

Head To Head Jakarta Vs Solo
Seperti yang saya janjikan di atas tadi, saya akan membandingkan secara head to head antara Jakarta dengan Solo. Berikut adalah sedikit fakta datanya:

Dari gambaran diatas terlihat walaupun jumlah penduduk Solo kalah jauh dengan penduduk Jakarta, namun perlu diingat juga bahwa budget untuk mengurus warga antara kedua kota ini juga sangat berbeda jauh. Perbandingan jumlah penduduk Jakarta dengan penduduk Solo adalah 17:1, sedangkan perbandingan APBD Jakarta dengan APBD Solo adalah 30:1. Jadi terlihat disini bahwa walaupun penduduk Jakarta lebih besar ketimbang penduduk Solo, namun APBD Jakarta jauh lebih besar lagi ketimbang APBD Solo. Pesan yang ingin saya sampaikan disini adalah untuk menjawab argumen bahwa penduduk Jakarta jauh lebih besar ketimbang penduduk Solo, sehingga Jokowi dianggap tidak akan mampu mengurusi Jakarta. Padahal dengan penduduk yang besar, kota Jakarta juga disangga dengan APBD yang sangat besar, sehingga menurut saya memang untuk urusan kepengurusan kota berkaitan dengan uang, Jakarta dan Solo sama saja.

Kita Sedang Mencari Gubernur, Bukan Mencari Tuhan
Kembali lagi kepada hati kita masing siapakah gubernur yang akan kita pilih nantinya pada saat hari H pilkada putaran kedua. Yang saya juga tekankan disini adalah bahwa kita sedang mencari gubernur, seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita bukan sedang mencari seorang Rasul atau bahkan Tuhan yang mempunyai prestasi dan sejarah yang sempurna tanpa cela. Yang bisa kita lakukan adalah memilih calon gubernur dengan kelemahan dan kekurangan yang paling sedikit dibanding yang lain. Sebagai pendukung Jokowi pun saya sadar sepenuhnya masih banyak kelemahan Jokowi dalam mengurusi Solo (silahkan googling, anda akan temukan banyak), tapi tetap saya mendukung dia karena paling tidak dalam pemahaman & opini saya Jokowi masih lebih baik ketimbang Foke.

Efek dari kinerja gubernur baru pun (seandainya nanti Gubernur baru terpilih) tidak secara instant dapat kita nikmati. Perlu waktu paling tidak 2-3 tahun sebelum akhirnya sebagian warga Jakarta bisa menikmatinya. Apalagi dengan kerusakan yang diciptakan oleh Gubernur-gubernur sebelumnya (Mall yang menggurita dan ruang terbuka yang dijadikan hutan beton) tentu akan menambah panjang masalah yang perlu diselesaikan di Jakarta. Seandainya pun jika kinerja Jokowi pada akhirnya nanti tidak lebih baik dari Fauzi Bowo maka kita juga harus kembali melihat dan memilih calon-calon gubernur lain yang berpotensi lebih baik dalam memimpin Jakarta.

Alasan Kenapa Tidak Memilih Foke Kembali & Kelemahan Cagub Independen

Pilkada DKI Jakarta guna memilih gubernur baru tinggal beberapa Jam lagi. Sebelumnya saya sudah kerap kali kultwit mengenai cagub-cagub yang akan berlaga dalam pilkada akbar ini. Kali ini saya membahas tentang cagub Independen yang seringkali didengungkan sebagai cagub paling "bersih". Dan berikut adalah isi-isi tweet saya @ajieadnan

1.secara mendasar ad 2 klmpk voter dlm #pilgub DKI: klmpk "Kanan" pendukung Foke & klmpk "Kiri" yg ingin rezim baru #pilgub

2.Kelompok kanan bersatu dukung foke sedangkan kelompok kiri terpecah menjadi 5 (5 cagub), termasuk cagub indie #pilgub

3.kemungkinan kuantitas perolehan suara klmpk kiri berurutan adalah: HNW > Jokowi > Alex > Faisal > Hendardji (dr berbagai survei) #pilgub

4.Dpt qt lihat bahwa cagub indie hny bs menempati posisi 2 terakhir. Kemungkinan sangat kecil bahkan nyaris impossible #pilgub

5.Sederhananya, memberi suara ke cagub2 indie sama saja membuang suara & memperkecil cagub kiri lain mengalahkan foke dlm 1 putaran #pilgub

6.bahkan jika semua sarjana (D1-S3) bersatu memilih cagub indie, kemungkinan menang masih jauh dari harapan #pilgub

7.Realistis saja: Program cagub indie bagus tapi hampir mustahil menang ya mental. Prinsip demokrasi yg terbanyaklah yg menang #pilgub

8.Ttp kukuh pilih cagub indie? Terserah. tapi sbg voter kita jg jgn terlalu idealis buta. Pakai strategi matematis demi DKI juga #pilgub

9. Mau programnya bagus sprti Rasul Nabi sekalipun, tapi kalau realita elektabilitasnya rendah apa mau dikata? Hanya jadi cagub hore #pilgub

10.Bagusnya, ada cagub indie atau tidak, foke kemungkinan besar ttp tidak bisa menang pilkada DKI dlm 1 putaran #pilgub

11.itu karena ketentuan lolos pilkada 1 putaran adlh dpt suara lbh dr 50% tdk perduli suara dari cagub lainnya #pilgub

12.Itulah mengapa Foke kalap ingin pilkada 1 putaran. Karena kalau 2 putaran itu jadi jembatan Syirotol Mustaqim bagi Foke #pilgub

13.Suara klmpk kiri yg tadinya terpecah 5 cagub, bersatu menjadi 1 cagub bersaing dgn klmpk kanan. Vonis mati utk Foke hehehe #pilgub

14.Sisi suram lain dr cagub indie adalah propaganda anti-partai. Menciptakan imej seakan2 partai itu cacat dlm demokrasi #pilgub

15.ini terlihat dr poster2, baliho dll yg bertuliskan "Bukan dari Partai". Dari analisa semiotika ini menunjukkan partai itu busuk #pilgub

16.Seakan2 menciptakan imej cagub yg bukan dr partai itu layak pilih, sedangkan yg dari partai itu tdk layah pilih #pilgub

16.A.Pdhl partai adalah unsur penting dlm demokrasi. Faktanya di negara kita juga masih dikuasai parlemen yg diisi org parpol #pilgub

17.Cagub indie jg akan bermasalah dgn parlemen jika nanti berkuasa di DKI sbg gubernur #pilgub

18.Tanpa dikungan partai/fraksi,gub. indie akan kesulitan menjalankan policy & mencairkan anggaran yg harus dgn persetujuan DPR #pilgub

19.Bahkan gub. indie bisa dipecat bila menjalankan policy tanpa persetujuan parlemen karena inkonstitusional. semua ada hukumnya #pilgub

20.Cagub indie pasti sadar ini. Jadi sy haqul yaqin bahwa mereka pun pd akhirnya akan berkompromi dgn parpol. ada lobi2 politik. #pilgub

21.Ttp ngeyel tdk mau berkompromi/lobi2 politik dgn parpol? 100% pasti belum sampai tahun pertama, gub indie akan dipecat! #pilgub

22.Atau yg terburuk: gub. indie akan disetir oleh DPR oleh parpol2 "busuk" krena tdk punya partai pendukung. Ini berbahaya bagi DKI! #pilgub

23.Awam bilang gub indie akan didkung rakyat. Rakyat mana? siapa? Mustahil mengartikulasikan suara 10jt warga DKI tanpa parlemen #pilgub

24.Klaim rakyat yg mendukung langsung gub indie ini bias & sesat. Kepentingan rakyat tdk hanya 1 & kerap bentrok satu sama lain. #pilgub

25.Jadi kalaupun kamu pilih Cagub indie, pilihlah karena programnya, bukan karena anti-parpolnya..karena itu bohong besar #pilgub

26.Tapi saran sy jgn pilih cagub indie karena buang2 suara...toh mustahil menang/lolos keputaran kedua. Realistis saja lah #pilgub

27.Sy pribadi dr awal kurang suka dengan alternatif cagub Indie. Ngga jelas kedepannya gimana, belum ada model, tdk bs diprediksi #pilgub

28. kalau mau tanpa parpol, sekalian rakyat revolusi jadikan INA negara fasis atau monarki yg ga ada partai. :) itu baru sip #pilgub

Sayang banyak socialita yg trmakan propaganda indie = bersih dr kepentingan parpol.pembodohan publik atau dasarnya memang tdk paham? #pilgub

Itulah tadi sedikit pembahasan saya tentang cagub dari pihak independen. Kini saya akan membahas beberapa alasan mengapa Foke tidak layak dan jangan sampai terpilih kembali untuk memimpin Jakarta. Berikut adalah tweet-tweet saya 10 hari silam:

1. Foke berbohong soal BKT (Banjir kanal timur). Itu bukan prestasi dia. BKT sudah mulai dibangun sejak zaman Belanda dulu #Foke

2. Pembangunan BKT berlangsung puluhan tahun, dan kebetulan selesai pada era foke. Foke hanya meneruskan yg sudah ada ‪#Foke

3.BKT juga hanya pakai setengah dari APBD DKI, 2,3T,jumlah yg sedikit dari 140T total APBD DKI 5 tahun. Sisanya kas PU ‪#Foke‬

4.Foke juga payah soal Koridor busway. Selama 5 tahun hanya bisa bangun 1 koridor busway. Kalah jauh dgn Sutiyoso ‪#Foke‬

6.Perawatan Transjkt juga parah di era foke. Lihat berita betapa seringnya Transjkt mogok & terbakar ‪#Foke‬

7.Banyak AC yg sudah tdk dingin, Bocor kalau hujan, jumlah armada yang minim adalah ciri Transjkt saat ini ‪#Foke‬

8.Menunggu Transjkt rata2 perlu 1 jam di jam sibuk. Tidak efektif utk kota metropolitan spt Jakarta ‪#Foke‬

9.Herannya, sudah diprotes ratusan kali utk menambah armada tetap saja foke diam. Padahal APBD DKI itu raksasa ‪#Foke

10.Halte transjkt juga bobrok. Beberapa halte dulu ada yang sampai dicolong besi2nya karena nganggur, keterlaluan! ‪#Foke‬

11.Angkutan umum di DKI lebih parah lagi. Tidak manusiawi. Manusia dianggap seperti hewan bahkan barang ‪#Foke‬

12.Angkot & bis sudah tidak layak pakai masih tetap saja diberi izin jalan. Masyallah, dimana sisi estetika & kenyamanannya? ‪#Foke‬

13. Lihat legenda kita: METROMINI. Layak tidak bis seperti itu beroperasi? Bandingkan dengan kota2 besar lain di dunia ‪#Foke‬

14. Masalah macet: Hanya orang sinting yang bilang macet di Jakarta sudah terurai, hehehe ‪#Foke‬

15. Puluhan tahun saya hidup di Jakarta, fakta yg rasa rasakan Jakarta makin macet tiap harinya ‪#Foke‬

15.A.Intinya untuk urusan transportasi FOKE gatot alias gagal total. Monumennya adalah tiang pondasi monorail ‪#Foke‬

15.B.Pdhl monorail sdh suitable dgn planningnya ttg MRT. Tapi mana implementasinya? Mandeg total ‪#Foke‬

15.C.Konsep antisipasi macet Foke Cuma Jalan Layang. Padahal inti solvabilitas kemacetan adalah mass transportation ‪#Foke‬

15.D.Konsep MRT Foke juga muluk. Butuh dana 16 Trilyun. Padahal APBD DKI udah habis untuk belanja & gaji pegawai ‪#Foke‬

15.E.Foke ngaku ahli, tapi lupa Bahwa BRT (Bus Rapid Transit) jauh lebih efektif mengangkut manusia drpd MRT ‪#Foke‬

15.F.Tapi ya gitu deh Foke, Transjkt malah dibiarkan rusak perlahan-lahan, malah bikin proyek MRT baru lagi. Hobi proyekan sih ‪#Foke‬

16.Program jalan layang foke juga abal, tidak ada ahli transportasi yang menyarankan hal ini ‪#Foke‬

16.A.Kata Yoga (Director of Institute for Transportation and Development Policy), Jalan layang itu tdk solvable ‪#Foke‬

16.B.Jalan layang itu sprit Orang yg gemar olah raga tapi ttp banyak hisap rokok. Tiada berguna. Tambah parah ‪#Foke‬

16.C.Kesimpulan: Foke sudah terbukti gagal total menyelesaikan masalah Transportasi DKI. Masih ngebela dia? ‪#Foke‬

17. Foke juga tidak perduli dgn jumlah taman kota. Naik 1% dari rezim Sutiyoso aja heboh (6%). Pdhl syarat minimal 30% ‪#Foke‬

18.Itupun siap2 dikikis lagi, Foke berencana bikin mall2 baru di Jkt berjumlah puluhan (2012) ‪#Foke‬

19.Moratorium penghentian pembangunan mall selama tahun 2012 Cuma akal2an si Foke, bikin opini publik ‪#Foke‬

20.Moratorium ini cuma berlaku untuk IZIN BARU. Mall yg sudah dpt izin sblmnya ttp bisa membangun dgn bebas ‪#Foke‬

21. Total ada 21 mall baru dgn luas 335rb/m persegi yg akan/sedang dibangun selama tahun 2012. Nah lho! ‪#Foke‬

22.Janji Foke untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Betawi juga terbukti nonsense ‪#Foke‬

23.Sy sudah 2 dekade lebih tinggal di kantung utama masy. Betawi jkt, tak ada perubahan disana ‪#Foke‬

24.Masy. betawi makin terpinggirkan. Rumahnya mblusuk2, tepi jalan raya dikuasai pendatang asing & lokal ‪#Foke‬

25.Satu2nya yang terlihat adalah makin menjamahnya FBR. Tapi apakah FBR indikator kesejahteraan? ‪#Foke‬

27. Perumahan menjamur, rumah penduduk juga makin dempet2an. Tidak tampak lagi status cagar budayanya ‪#Foke‬

28.Klaim ahli Foke juga patut dipertanyakan terkait masalah pantai Ancol ‪#Foke‬

29.Kalau dia ahli tata kota, mestinya dia tahu betul bahwa pantai itu adalah RUANG PUBLIK yg GRATIS ‪#Foke‬

30.Di dunia manapun, tidak ada satupun kota yang memasang booth tiket tepat di depan pantai dan semua orang wajib bayar tanpa kecuali ‪#Foke‬

31.Tapi anehnya, Foke diam saja. Bahkan di program kerja 5 tahun mendatangnya tidak ada yg membahas ancol ‪#Foke‬

32. Masalah Fasos (fasilitas sosial) & Fasum (fasilitas umum), foke juga luar biasa ndablek terhadap suara warga ‪#Foke‬

33.Jalanan hancur (lihat gatot subroto – Mt. Haryono), trotoar remuk redam, halte ga jelas, terminal gembel dll ‪#Foke‬

34. Paling parah itu parkiran. Sy yakin banyak pengendara kendaraan pribadi yg mengeluhkan area parkir ‪#Foke‬

35.Padahal area parkir sudah diatur UU. Tapi ya gitu, dengan suap semua bisa diatur ‪#Foke‬

Kereta Api Dan Repotnya Jadi Rakyat Kecil

Pada saat siang hari

Dua hari belakangan ini, yaitu Minggu 1 Juli dan Selasa 3 Juli hidup saya banyak diwarnai dengan berdesak-desakkan di St. Pasar Senen. Berdesakan hanya mendapatkan 6 buah lembar tiket kereta menuju Surabaya dan pulang kembali ke Jakarta untuk liburan pasca lebaran bulan Agustus nanti. Pada hari Minggu itu saya mengantri sendirian dari pukul 3 pagi hingga akhirnya tiket bisa saya dapatkan pukul 14.10 siang hari dengan total lama antrian sekitar 11,5 jam. Pada hari Selasa kemarin, kawan saya mengantri dari pukul 15.00 sore sebelum akhirnya mendapat tiket pada pukul 21.00 malam (saya menggantikannya mengantri hanya sekitar 1 jam).

Dari 2 hari yang luar biasa itu, saya memperhatikan banyak pelajaran berharga dan kejadian unik yang saya belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Melihat lautan manusia mengantri hingga sepanjang seratusan meter sebanyak 10 saf lebih adalah bukan sebuah pemandangan yang tidak bisa temui setiap hari. Pria wanita bercampur baur menjadi, tidak perduli ras dan agama lagi. Panasnya siang dan dinginnya malam seakan terabaikan begitu saja demi mendapatkan lembaran tiket yang maksimal berjumlah 4 tiket per orang itu. Kelas yang kami perebutkan adalah kelas ekonomi, sebuah kasta terendah dalam tingkatan kelas perkeretaapian Indonesia. Untuk kelas lain yang lebih mahal seperti Bisnis dan Eksekutif relatif lebih nyaman karena bisa dibeli secara online atau di Indomaret/Alfamart.

Apakah memang menjadi sebuah postulat bahwa orang miskin atau orang pas-pasan seperti saya ini ditakdirkan untuk hidup sulit, bahkan mungkin dipersulit untuk mengakses suatu alat transportasi? Khusus untuk dunia perkeretaapian di Indonesia, jadwal dan ongkos kereta kelas ekonomi saja tidak dimasukkan ke website resmi PT. KAI, yang mana membuat saya harus bergerilya berjam-jam mengumpulkan data-data terupdate tentang jadwal kereta ekonomi di Internet. Padahal apa sulitnya memasukkan informasi jadwal dan ongkos kereta ekonomi kedalam website sih?, saya saja yang anak ingusan dalam dunia website saja bisa melakukan hal itu dalam waktu tidak sampai sehari (tentu saja kalau PT. KAI memintanya).

PT. KAI pun sangat diskriminatif dalam distribusi tiket KA ekonomi. Disaat tiket bisnis, ekonomi AC dan eksekutif disebar dipenjuru Jawa melalui franchise Indomaret, Alfamart dan beberapa online ticketing lainnya, hanya ekonomi sendiri yang "memaksa" penumpangnya untuk mengantri seharian demi 4 lembar tiket (maksimal). Antriannya pun tidak manusiawi: antri paling cepat adalah 4 jam, itupun harus dilakukan tengah malam hingga subuh. Kalau siang hari bisa lebih parah lagi, 6 jam lebih. Atau seperti yang saya alami sendiri yaitu 10 Jam dari pagi hingga sore.

Antrian Malam

Mungkin bagi pengurus PT. KAI sudah menjadi resiko bagi orang miskin untuk hidup sulit. Tapi nanti dahulu, apakah semua penumpang ekonomi adalah orang berkemampuan ekonomi rendah? Nyatanya tidak. Banyak penumpang kelas ekonomi, termasuk kawan-kawan saya yang termasuk orang kaya ternyata yang juga suka menggunakan kelas ekonomi. Alasannya terdengar klise namun masuk akal: dengan kelas ekonomi perjalanan akan lebih terasa ketimbang naik eksekutif atau bisnis bahkan pesawat. Saya sendiri secara pribadi dari kecil dulu sudah lebih suka memakai ekonomi ketimbang bisnis, apalagi eksekutif atau pesawat...that's a big NO!. Bagiku pesawat atau kereta eksekutif adalah wahana hanya untuk mereka yang terburu-terburu atau untuk orang tua yang sudah terlalu lemah berjibaku dalam panas dan dinginnya kereta ekonomi.

Generalisasi PT. KAI bahwa konsumen kelas ekonomi adalah orang kelas bawah yang tidak paham atau tidak mempunyai akses untuk melakukan reservasi online adalah sebuah kesalahan yang berakibat pada kebijakan tidak manusiawi seperti yang saya rasakan kemarin itu. Orang, tidak perduli berangkat hari apa (tidak harus masa lebaran), ditumpuk menjadi satu dengan mereka yang ingin mudik lebaran. Mungkin PT. KAI berpikir bahwa tidak perduli berapapun tanggalnya, pokoknya kalau ekonomi ya sudah menjadi kodratnya untuk antri berjam-jam.

Ah entahlah apa yang ada dipikiran PT. KAI, yang penting bagi saya sekarang adalah sudah mendapatkan tiket pulang pergi untuk wisata ke Bromo dan Jogja akhir Agustus. Mengharap PT. KAI akan berbenah diri, khususnya dalam memanusiakan penumpang ekonomi tampaknya masih jauh dari panggang, betulkah begitu?