Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengalami perubahan proporsi subsidi dari Rp. 4500/ltr menjadi Rp. 6.500/ltr (Premium) mengundang pro-kontra. Saya sendiri menyetujui pengurangan subsidi ini karena memang tidak efektif, memanjakan rakyat Indonesia yang sudah terkenal malas ini dan membebani APBN. Namun ada hal yang saya kurang suka dari dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini, yaitu pemberian BLSM (banyak orang menyebutnya dengan "Balsem") kepada mereka yang dianggap pemerintah sebagai orang tidak mampu.
Saya tahu pemerintah membagikan Balsem ini adalah untuk meringankan beban rakyat miskin. Namun apakah caranya benar? Bagi saya Balsem ini hanya omong kosong pemerintah rezim SBY dengan alibi membantu orang miskin namun justru menghamburkan uang negara.
Kenapa saya bilang "menghamburkan"?
Pertama, Balsem tidak menyelesaikan masalah kemiskinan. Kemiskinan di Indonesia lahir karena: 1). tidak memiliki pekerjaan/mata pencaharian dan 2). tidak memiliki skill/kemampuan/daya saing.
Ketiadaan pekerjaan bisa ditanggulangi dengan penyediaan lapangan kerja. Istilah "penyediaan lapangan kerja" tidak harus orang miskin itu berstatus pegawai/buruh perusahaan, namun bisa juga mencakup wiraswasta. Dan salah satu syarat sebuah negara menjadi sebuah negara yang kuat secara ekonomi adalah setidaknya 10% rakyatnya adalah pengusaha (berstatus wiraswasta) seperti di AS, Inggris, China dan lain-lain. Di Indonesia sendiri jumlah pengusaha dibawah 1% yang tentu masih jauh sekali dari syarat sebuah negara dengan ekonomi kuat.
Kita juga tahu betapa sering pemerintah Indonesia berwacana menjalankan program-program untuk menambah jumlah pengusaha. Namun wacana hanyalah wacana: Suku bunga kredit perbankan yang setinggi langit (bahkan rencananya bulan depan BI Rate akan naik lagi) dan syarat yang njelimet, serta izin usaha yang luar biasa rumit (antar departemen bahkan kadang harus sampai tingkat kementrian), berbelit-belit dan butuh uang izin (atau uang pelicin?) yang banyak adalah hal-hal yang menghalangi pertumbuhan jumlah pengusaha Indonesia. Gampangnya sih, negara ini samasekali tidak bersahabat bagi pengusaha, itu saja.
Pendidikan juga sejauh ini juga merupakan hal yang mungkin dianggap tidak penting bagi pemimpin bangsa ini. Padahal semua orang tahu bahwa pendidikan menentukan tingkat kemampuan (skill) seseorang serta juga meningkatkan daya saing. Carut marut fasilitas pendidikan mulai dari Sabang sampai Merauke sudah berpuluh-puluh tahun tidak dapat diselesaikan. Tidak perlu melihat jauh ke pelosok luar jawa, di Tangerang - Bekasi yang berjarak hanya beberapa kilometer dari ibu kota negara saja masih banyak sekolah yang rubuh atau mempunyai ruang kelas yang tidak layak (baca: bobrok).
Masalah tidak hanya di fasilitas fisik saja, metode pendidikan kita yang "memesinkan manusia" juga merupakan masalah yang lebih parah. Kompetensi guru yang kesannya abal-abal, kurikulum yang bergonta-ganti namun tidak ada kejelasan hingga metode penilaian kemampuan murid yang murni berdasarkan angka dan beberapa pelajaran yang telah ditentukan dari pusat membuat peserta didik makin merana. Sering saya merasa kasihan dengan anak-anak sekolah yang saya bilang mirip dengan "budak" tanpa bisa mengekspresikan kecerdasan atau kemampuan mereka yang sesungguh dan justru dipaksa melakukan sesuatu yang diluar kemampuannya.
Saya tidak paham nalar pemerintah kita menghambur-hamburkan uang sekian triliun untuk Balsem yang tidak ada dampaknya ini. Triliunan uang "dibuang" begitu saja padahal kebutuhan negara masih banyak mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan dan lain sebagainya. Mereka di pemerintahan adalah orang-orang tercerdas di negeri ini (mungkin) tapi mengapa mereka melakukan tindakan sebodoh ini?
Tidak ada efek positif Balsem, sebut saja jika ada: Membantu orang miskin? Membantu meringankan kemiskinan mereka selama 4 bulan lalu apa? kembali miskin lagi? Bukankah lebih baik jika orang miskin diberi akses kepada sumber mata pencaharian?
Balsem juga tidak bisa mencegah inflasi.
Balsem tidak pula mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Sebut saja apa efek positif Balsem jika memang ada!
Balsem ini adalah solusi seporadis, tidak teratur, tidak punya efek ekonomi makro. Tidak masuk akalnya kebijakan Balsem ini tentu saja mengundang kecurigaan banyak pihak, termasuk saya: "Masa sih pemerintah membuat kebijakan segoblok ini? pasti ada sesuatu yang tersembunyi". Prasangka dan tuduhan pun tak bisa terhindarkan: Menyuap rakyat untuk pemilu 2014.
Namun sudahlah, tampaknya pemerintah kita tidak terlalu perduli dengan solusi jangka panjang. Yang penting orang miskin diam selama 4 bulan karena dijejali dengan uang Rp.300.000/bulan yang setelah 4 bulan mau matipun pemerintah tak akan perduli.
Sesuai namanya, BLSM "Balsem" ini hanyalah sebuah Balsem yang tidak bisa mengobati penyakit (kemiskinan) tapi hanya meringankan sementara.

No comments:
Post a Comment