Apa pentingnya pilkada DKI Jakarta ini bagi warga Indonesia secara keseluruhan?. Dengan bangga saya katakan bahwa, khusus untuk Pilkada DKI Jakarta ini, kedewasaan warga dalam berpolitik sudah semakin matang. Warga DKI tidak lagi mudah terjebak dalam money politic (walaupun saya juga masih menyaksikan sendiri ada beberapa warga yang masih tergoda dengan money politic) dan lebih memperhatikan program yang diusung oleh masing-masing calon gubernur. Khusus untuk lingkungan saya, baik itu di media sosial internet (twitter, facebook) dan lingkungan riil saya (rumah, organisasi, kantor), ada harapan terhadap kedewasaan berdemokrasi yang luar biasa: Orang-orang mulai perduli dengan siapa calon pemimpin yang akan memimpin mereka dikemudian hari. Orang - orang mulai sadar bahwa dengan golput mereka tidak akan memperoleh suatu hal positif apapun terkait dengan kualitas pemimpin. Orang-orang mulai tidak terjebak dengan isu-isu primordialisme seperti agama dan suku-ras dalam meletakkan fondasi berpikir dalam rangka memilih seorang pemimpin. Orang-orang juga mulai dengan hagemone Partai Politik dan lebih melihat karakter calon pemimpin DKI Jakarta.
Hal tersebut adalah sebuah angin segar dalam demokrasi Indonesia. Betapa tidak, selama lebih dari 1 dekade sejak kita masuk ke era demokrasi, masyarakat Indonesia terlihat seakan-akan kaget dalam menerima kebebasan yang baru ini. Kekagetan atau euforia ini terlihat dari salah kaprahnya masyarakat kita dalam menyikapi kebebasan. Seperti yang kerap kita lihat bersama dalam tayangan di berita, pilkada diberbagai wilayah NKRI kerap diwarnai dengan aksi-aksi kekerasan baik itu dilakukan oleh pihak pemenang ataupun pihak yang kalah. Kebebasan kita yang baru ini juga juga belum disikapi secara dewasa oleh masyarakat kita, seperti mudahnya terjebak dalam idolisasi seorang tokoh, money politic, fanatisme partai, skeptisme yang berbuntut banyaknya golput dan lain sebagainya.
Namun bagaimanapun, terlepas dari urgensitas Pilkada DKI Jakarta sebagai imej kedewasaan berpolitik Indonesia, menyoroti kedua petarung pada pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini juga tidak kalah pentingnya. Pertama, sang incumbent, Foke yang didukung oleh partai-partai besar pada pemilu 2009 (PD, PAN, PPP, PKS, Golkar, PKB) dan dengan sokongan dana yang hampir tidak terbatas membuat calon yang satu ini kemungkinan besar akan kembali memenangkan putaran kedua pilkada DKI Jakarta. Selain itu Foke juga mempunyai kekuatan lain, yaitu kontrol penuh terhadap mesin birokrasi & kepemerintahan dibawahnya (yang mana hal ini menjadi sebuah kekuatan lebih semua calon incumbent) yang dapat dimanfaatkan untuk memenangkan dirinya. Foke sendiri juga sudah sangat berpengalaman sebagai bagian dalam sistem birokrasi DKI Jakarta, dimana sebelum dia menjabat sebagai Gubernur DKI dia juga berstatus Cagub DKI pada era Sutiyoso.
Penantang Foke datang dari sebuah kota kecil berpopulasi 550.000 orang di Jawa Tengah, Solo, yaitu Jokowi. Jokowi, secara praktis hanya didukung oleh dua partai, yakni PDIP dan Gerindra. Lolosnya Jokowi keputaran kedua pilkada DKI Jakarta ini cukup mengejutkan karena sebenarnya ada nama yang lebih besar ketimbang dirinya dan didukung oleh partai yang lebih militan untuk wilayah DKI Jakarta, yaitu Hidayat Nur Wahid dengan mesin politik PKS nya yang ternyata kalah telak di urutan ketiga pada putaran pertama pilkada DKI Jakarta. Meskipun demikian, secara pragmatis, Jokowi memang lebih menarik perhatian masyarakat oleh karena daya tariknya yang sangat memikat media. Dengan gayanya yang merendah dan penampilannya yang seadanya, membuat berita apapun mengenai Jokowi sangat menarik masyarakat yang tampaknya sudah lelah dengan gaya kepemimpinan yang feodal.
Sekilas terlihat bahwa Foke adalah kandidat yang paling besar kemungkinannya untuk memenangkan pilkada DKI Jakarta tahun ini, namun perlu bersama kita ketahui bahwa Jakarta adalah sebuah kasus unik yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Tujuh puluh persen perekonomian Indonesia bergerak di wilayah DKI Jakarta dengan tingkat pendidikan rata-rata sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi. Melihat fakta tersebut maka tidak heran bahwa wilayah DKI Jakarta didominasi oleh kelas menengah yang mempunyai karakteristik kritis, tidak mudah puas, dan memiliki wawasan yang relatif luas. Hal-hal yang menjadi kekuatan Foke seperti Partai Politik dan agama (dan suku) tampaknya sulit diandalkan menjadi satu-satunya amunisi Foke. Foke perlu berbuat lebih ketimbang hanya bergantung pada Parpol pendukung dan status keagamaan dan sukunya. Foke perlu lebih mengembangkan pemaparan visi dan misinya yang original, yang mana menurut saya agak sulit dilakukan dalam kapasitasnya sebagai incumbent. Mengapa sulit? Karena Foke sendiri sudah pernah memimpin Jakarta selama 5 tahun sebelumnya, dan sebagai warga di tengah-tengah kota Jakarta selama 20 tahun lebih, saya kurang (bahkan: tidak) merasakan program-program yang dilakukan Foke.
Katakanlah program penanggulangan banjir Foke dengan cara membuat Banjir Kanal Timur yang sebenarnya adalah program dari era zaman Belanda. Yang saya rasakan, walau BKT sudah selesai, namun jika hujan deras datang tetap saja terjadi genangan air yang bahkan dibeberapa titik bisa sampai membuat mogok sebuah mobil. Dan parahnya genangan air tinggi ini terletak di jalan-jalan raya (protokol) yang tentu saja membuat macet luar biasa seharian. Selanjutnya program transportasi massal yang bisa dibilang tidak ada perkembangan sejak Foke berkuasa: Pelayanan bus kota dan angkot yang semakin buruk serta kualitas Transjakarta yang semakin tidak bermutu. Sederhananya, tidak ada prestasi Foke yang saya rasakan selama dia memimpin Jakarta 5 tahun sebelumnya.
Dari contoh masalah diatas, tampaklah bahwa Foke hanya mengulang kebohongan bila dia masih terpaku pada gaya kampanye klasik yang membanggakan program-program masa lalunya. Untuk meraih simpati dan suara, Foke dan Timsesnya harus kreatif bagaimana memaparkan sebuah program baru substitutif yang dapat me-replace program lama yang terbukti tidak berhasil itu. Disinilah permasalah yang dihadapi seorang incumbent dimana rakyat dapat merasakan kinerjanya sebelum periode kedua berlangsung.
Sebaliknya Jokowi relatif lebih mudah menjaring suara warga DKI karena memang tidak pernah ada kinerja dia di DKI Jakarta. Program apapun yang dilontarkan Jokowi dan Timsesnya tidak akan terbukti sampai akhirnya dia berhasil menjadi gubernur DKI. Namun demikian, Jokowi yang telah pernah menjadi walikota Solo selama dua periode juga bisa dilihat sebagai gambaran kinerja Jokowi di Jakarta nantinya. Prestasi Jokowi di Solo, semisal relokasi PKL Banjarsari, bisa menjadi acuan dalam mendapatkan gambaran metode kepemimpinan Jokowi di Jakarta nantinya. Tapi perlu dilihat juga beberapa hal negatif yang terjadi di Solo seperti terorisme dan konflik horizontal yang baru-baru ini terjadi dapat menjadi faktor yang merugikan potensi jumlah suara yang akan di dapatkan Jokowi di Jakarta. Begitupun dengan masalah kemiskinan di Solo yang meningkat semasa dipimpin Jokowi juga dapat menjadi amunisi yang mematikan bagi Jokowi.
Baiklah, kedua hal itu memang masalah untuk masing-masing kandidat dan kita hanya tinggal lihat mana yang lebih pantas untuk memimpin Jakarta. Tapi jangan lupa, kadang kitapun, sebagai penonton, seringkali terlena oleh metode-metode kampanye dan penyampaian statemen yang terkesan manipulatif dan mind controlling alias propaganda. Maka dari itu, marilah menjadi pemilih yang cerdas dengan tidak mudah terjebak pada materi kampanye yang justru membodohi kita.
No comments:
Post a Comment