Rasionalisasi Harapan Terhadap Jokowi

Kemenangan Jokowi sebagai gubernur baru DKI Jakarta sudah di depan mata, walaupun masih versi quick count, namun mengingat akurasi quick count cukup mendekati real count KPU, maka kemenangan ini sudah hampir menjadi kepastian. Harapan setinggi langit yang pernah diberikan kepada pasangan Jokowi Ahok dari rakyat Jakarta makin mendekati titik kulminasi nya. Janji-janji yang pernah dilontarkan oleh Jokowi beserta Ahok pada masa kampanye dulu akan segera terbukti realisasinya di lapangan dengan rakyat Jakarta sebagai saksinya. Dari sini lah saya hendak memperingatkan rakyat Jakarta dan diri saya sendiri khususnya bahwa ada baiknya kita menjaga "tingkat harapan" pada level sewajarnya.

Jokowi bukan Tuhan, bukan pula seorang manusia super. Dia hanyalah manusia biasa dari Solo yang dapat melakukan kesalahan dan kealpaan. Sejauh ini memang dia adalah walikota terbaik di Indonesia (saya katakan terbaik karena dia mendapatkan pernghargaan individu & kota terbanyak dari semua walikota di Indonesia), yang mungkin saja akan gagal dalam memimpin provinsi DKI Jakarta. Jokowi bisa saja terlena dengan jabatan sehingga justru membuat dia kurang serius dalam menggarap berbagai permasalahan di Jakarta. Entah apapun yang terjadi nantinya dengan Jokowi, yang pasti harapan rakyat Jakarta pada saat kampanye tidak akan pernah terlupakan.

Itulah mengapa ada baiknya rakyat Jakarta sedikit merasionalkan harapannya kepada Jokowi. Jangan kita berharap berlebihan bahwa Jakarta akan seperti New York, Berlin atau Sydney yang begitu rapi dan bersih. Jakarta adalah Jakarta, Jakarta adalah bagian dari negara Indonesia, Jakarta diisi oleh orang-orang Indonesia yang seperti ini. Jakarta bukan Berlin yang penduduknya adalah bangsa Jerman yang terkenal rajin dan berpikir maju. Jakarta bukan pula New York yang diisi bangsa Amerika yang sangat disiplin. Jakarta diisi oleh orang Indonesia yang sama-sama kita tahu semua...begini-begini saja. Maka dari itu, harusnya kita juga mengharapkan Jakarta akan lebih baik sesuai dengan level kita sendiri, level bangsa Indonesia.

Mungkin masalah yang paling diharapkan oleh sebagian besar penduduk Jakarta untuk dapat diselesaikan oleh Jokowi dalam tenggat waktu secepatnya adalah masalah kemacetan. Walaupun saya tidak paham apapun tentang manajemen transportasi, saya yakin bahwa masalah kemacetan di DKI Jakarta ini tidak bisa selesai dalam waktu 1 periode Jokowi. New York, Los Angeles, London adalah beberapa kota besar dunia yang mempunyai manajemen kota begitu canggih namum masih tetap saja berkutat dalam problematika kemacetan. Mungkin untuk "mencairkan" kemacetan di Jalan-jalan protokol seperti MH. Thamrin, Sudirman, & Gatot Soebroto kita bisa berharap 3-4 tahun kepemimpinan Jokowi. Namun untuk menghilangkan macet dari ibu kota secara total, masa jabatan Jokowi 2 periode pun tidak akan cukup untuk melakukannya.

Masalah banjir adalah masalah runner-up di Ibu Kota. Menurut saya, masalah banjir atau genangan air ini paling tidak perlu waktu satu tahun sebelum kita semua bisa merasakan hasilnya. Pengerukan atau pelebaran saluran air, pembuatan saluran baru dan semacamnya tentu butuh waktu yang tidak sebentar. Selain itu perlu partisipasi aktif dari pemerintah setempat daerah Bogor yang merupakan daerah "pembuang" air ke Jakarta, yang tentu hal tersebut juga sangat tergantung kepada kualitas pemkab Bogor.

Paling tidak ada beberapa hal yang dapat dengan segera kita buktikan dari janji-janji Jokowi. Pertama adalah layanan masyarakat di kantor-kantor pemprov. kepengurusan KTP, KK surat nikah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan birokrasi seharusnya dapat kita rasakan paling lambat 3 bulan setelah Jokowi berkuasa di DKI. Mungkin bukan hal aneh bagi kita warga Jakarta kalau mengurus surat-surat maka akan butuh "uang pelicin" dan waktu yang sangat lama. Jokowi bisa menghapus itu semua dari DKI dengan reformasi birokrasi dan maksimalisasi kinerja PNS. Reformasi dan perbaikan kinerja PNS relatif lebih cepat dan mudah dilakukan Jokowi karena sifatnya yang internal (Pegawai Pemprov) ketimbang mengurus banjir dan macet yang sifatnya multi-side dan multi-subject.

Begitupun masalah jaminan kesehatan masyarakat. Mengingat bahwa RSUD berada dibawah langsung pemprov DKI Jakarta, maka untuk mengatur hal ini relatif lebih cepat (sama seperti mengatur kinerja Birokrasi). Menurut opini saya, paling 2 sampai 3 bulan warga miskin DKI sudah dapat fasilitas pengobatan dan perawatan gratis di Ibu kota.

Ketiga, sekaligus yang menurut saya paling krusial adalah menghapus birokrat-birokrat korup di DKI Jakarta. Jokowi selaku gubernur sekaligus pemimpin tertinggi untuk wilayah DKI Jakarta mempunyai kuasa penuh untuk memecat, me-mutasi dan men-demosi bawahannya yang dianggap tidak bekerja dengan benar. Jokowi sebagai atasan mereka tentu tahu kalau ada bawahannya yang "tidak beres", dapat langsung bertindak keras bilamana ada pegawainya tidak beres. Untuk mulai melakukan hal ini, Jokowi dapat langsung membuktikan kepada rakyat Jakarta hanya dalam hitungan hari.

Sebagai warga DKI Jakarta yang cerdas, adalah suatu hal yang sangat bijak bila kita mulai merasionalisasi ekspektasi terhadap Jokowi. Jokowi tidak dapat melakukan keajaiban di Kota Jakarta yang maha kompleks ini. Tidak ada istilahnya perubahan positif yang datang secara instant dan cepat, semua memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar. Mungkin kita memang sudah muak dengan kerusakan di Jakarta sehingga kita tidak sabar lagi untuk menikmati Jakarta yang manusiawi. Namun hendaknya hal tersebut tidak merusak akal sehat (rasio) kita bahwa semua itu butuh proses dan kerja yang tidak mudah, baik dari pihak pemprov dan warga Jakarta itu sendiri.