Rasionalisasi Harapan Terhadap Jokowi

Kemenangan Jokowi sebagai gubernur baru DKI Jakarta sudah di depan mata, walaupun masih versi quick count, namun mengingat akurasi quick count cukup mendekati real count KPU, maka kemenangan ini sudah hampir menjadi kepastian. Harapan setinggi langit yang pernah diberikan kepada pasangan Jokowi Ahok dari rakyat Jakarta makin mendekati titik kulminasi nya. Janji-janji yang pernah dilontarkan oleh Jokowi beserta Ahok pada masa kampanye dulu akan segera terbukti realisasinya di lapangan dengan rakyat Jakarta sebagai saksinya. Dari sini lah saya hendak memperingatkan rakyat Jakarta dan diri saya sendiri khususnya bahwa ada baiknya kita menjaga "tingkat harapan" pada level sewajarnya.

Jokowi bukan Tuhan, bukan pula seorang manusia super. Dia hanyalah manusia biasa dari Solo yang dapat melakukan kesalahan dan kealpaan. Sejauh ini memang dia adalah walikota terbaik di Indonesia (saya katakan terbaik karena dia mendapatkan pernghargaan individu & kota terbanyak dari semua walikota di Indonesia), yang mungkin saja akan gagal dalam memimpin provinsi DKI Jakarta. Jokowi bisa saja terlena dengan jabatan sehingga justru membuat dia kurang serius dalam menggarap berbagai permasalahan di Jakarta. Entah apapun yang terjadi nantinya dengan Jokowi, yang pasti harapan rakyat Jakarta pada saat kampanye tidak akan pernah terlupakan.

Itulah mengapa ada baiknya rakyat Jakarta sedikit merasionalkan harapannya kepada Jokowi. Jangan kita berharap berlebihan bahwa Jakarta akan seperti New York, Berlin atau Sydney yang begitu rapi dan bersih. Jakarta adalah Jakarta, Jakarta adalah bagian dari negara Indonesia, Jakarta diisi oleh orang-orang Indonesia yang seperti ini. Jakarta bukan Berlin yang penduduknya adalah bangsa Jerman yang terkenal rajin dan berpikir maju. Jakarta bukan pula New York yang diisi bangsa Amerika yang sangat disiplin. Jakarta diisi oleh orang Indonesia yang sama-sama kita tahu semua...begini-begini saja. Maka dari itu, harusnya kita juga mengharapkan Jakarta akan lebih baik sesuai dengan level kita sendiri, level bangsa Indonesia.

Mungkin masalah yang paling diharapkan oleh sebagian besar penduduk Jakarta untuk dapat diselesaikan oleh Jokowi dalam tenggat waktu secepatnya adalah masalah kemacetan. Walaupun saya tidak paham apapun tentang manajemen transportasi, saya yakin bahwa masalah kemacetan di DKI Jakarta ini tidak bisa selesai dalam waktu 1 periode Jokowi. New York, Los Angeles, London adalah beberapa kota besar dunia yang mempunyai manajemen kota begitu canggih namum masih tetap saja berkutat dalam problematika kemacetan. Mungkin untuk "mencairkan" kemacetan di Jalan-jalan protokol seperti MH. Thamrin, Sudirman, & Gatot Soebroto kita bisa berharap 3-4 tahun kepemimpinan Jokowi. Namun untuk menghilangkan macet dari ibu kota secara total, masa jabatan Jokowi 2 periode pun tidak akan cukup untuk melakukannya.

Masalah banjir adalah masalah runner-up di Ibu Kota. Menurut saya, masalah banjir atau genangan air ini paling tidak perlu waktu satu tahun sebelum kita semua bisa merasakan hasilnya. Pengerukan atau pelebaran saluran air, pembuatan saluran baru dan semacamnya tentu butuh waktu yang tidak sebentar. Selain itu perlu partisipasi aktif dari pemerintah setempat daerah Bogor yang merupakan daerah "pembuang" air ke Jakarta, yang tentu hal tersebut juga sangat tergantung kepada kualitas pemkab Bogor.

Paling tidak ada beberapa hal yang dapat dengan segera kita buktikan dari janji-janji Jokowi. Pertama adalah layanan masyarakat di kantor-kantor pemprov. kepengurusan KTP, KK surat nikah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan birokrasi seharusnya dapat kita rasakan paling lambat 3 bulan setelah Jokowi berkuasa di DKI. Mungkin bukan hal aneh bagi kita warga Jakarta kalau mengurus surat-surat maka akan butuh "uang pelicin" dan waktu yang sangat lama. Jokowi bisa menghapus itu semua dari DKI dengan reformasi birokrasi dan maksimalisasi kinerja PNS. Reformasi dan perbaikan kinerja PNS relatif lebih cepat dan mudah dilakukan Jokowi karena sifatnya yang internal (Pegawai Pemprov) ketimbang mengurus banjir dan macet yang sifatnya multi-side dan multi-subject.

Begitupun masalah jaminan kesehatan masyarakat. Mengingat bahwa RSUD berada dibawah langsung pemprov DKI Jakarta, maka untuk mengatur hal ini relatif lebih cepat (sama seperti mengatur kinerja Birokrasi). Menurut opini saya, paling 2 sampai 3 bulan warga miskin DKI sudah dapat fasilitas pengobatan dan perawatan gratis di Ibu kota.

Ketiga, sekaligus yang menurut saya paling krusial adalah menghapus birokrat-birokrat korup di DKI Jakarta. Jokowi selaku gubernur sekaligus pemimpin tertinggi untuk wilayah DKI Jakarta mempunyai kuasa penuh untuk memecat, me-mutasi dan men-demosi bawahannya yang dianggap tidak bekerja dengan benar. Jokowi sebagai atasan mereka tentu tahu kalau ada bawahannya yang "tidak beres", dapat langsung bertindak keras bilamana ada pegawainya tidak beres. Untuk mulai melakukan hal ini, Jokowi dapat langsung membuktikan kepada rakyat Jakarta hanya dalam hitungan hari.

Sebagai warga DKI Jakarta yang cerdas, adalah suatu hal yang sangat bijak bila kita mulai merasionalisasi ekspektasi terhadap Jokowi. Jokowi tidak dapat melakukan keajaiban di Kota Jakarta yang maha kompleks ini. Tidak ada istilahnya perubahan positif yang datang secara instant dan cepat, semua memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar. Mungkin kita memang sudah muak dengan kerusakan di Jakarta sehingga kita tidak sabar lagi untuk menikmati Jakarta yang manusiawi. Namun hendaknya hal tersebut tidak merusak akal sehat (rasio) kita bahwa semua itu butuh proses dan kerja yang tidak mudah, baik dari pihak pemprov dan warga Jakarta itu sendiri.

Rohis Sarang Teroris: Falasi Logika?

"ROHIS SARANG TERORIS" seakan-akan menjadi sebuah fakta yang dinyatakan oleh Metro TV. Demonstrasi anak-anak Rohis hari minggu lalu, yang notabenenya masih anak-anak polos yang belum "tercemari" oleh strategi-strategi propaganda dan politik praktis, banyak menyedot perhatian media massa lokal. Posisi Metro TV pun terpojok, hingga harus mengklarifikasi beritanya itu ke KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Saya sendiri posisinya seorang muslim yang memang tidak pernah ikut organisasi Rohis namun hampir semua teman saya dulu waktu SMA adalah anggota Rohis hingga kini, tidak ingin terbawa dalam justifikasi apakah benar Rohis sarang teroris atau bukan. Namun coba mari kita bahas berita ini dari sudut pandang lain, yaitu logika linguistik, yang mungkin selama ini mungkin terlupakan dalam melihat permasalahan antara Metro TV dengan Rohis kali ini.

Pertama saya tegaskan disini dengan sejelas-jelasnya bahwa pernyataan ROHIS SARANG TERORIS adalah saya dapatkan dari berbagai sumber berita ataupun foto aksi demonstrasi kemarin (ini, ini, ini, ini dan lain sebagainya, dapat anda googling). Mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul, seperti: 1). Mengapa  berita yang berjudul ROHIS BUKAN SARANG TERORIS juga dimasukkan? karena pernyataan tersebut (Rohis bukan sarang teroris) adalah sebuah kalimat reaksi dari kalimat aksi sebelumnya. Dalam konteks bahasa tertulis, bila sebuah kalimat reaksi mengandung sisipan "bukan", maka subjek dan pelengkapnya mengikuti kalimat aksi sebelumnya. Contoh: Ada kalimat reaksi denial "Budi bukan maling" maka sebelumnya ada kalimat aksi yang berupa "Budi adalah maling". "Bukan" menunjukkan anti thesa dari sebuah statemen sebelumnya (aksi-reaksi). "Bukan" tidak bisa berdiri sendiri, karena tanpa atribut anti thesa yang menyertainya dia tidak punya makna apapun. Dari sinilah saya mengambil konklusi bahwa pernyataan Rohis Bukan Sarang Teroris lahir dari pernyataan (entah fakta atau sekedar asumsi) Rohis Sarang Teroris. 2). Kenapa saya mengambil sumber dari berita alih-alih menyaksikan langsung? Dalam dunia penelitian, kita tidak selalu harus terjun langsung dilapangan bila sudah ada sumber kredibel yang dapat menyajikan informasi. Media yang saya ambil contohnya diatas juga sudah cukup ternama kredibilitasnya sehingga saya rasa tidak perlu kita ragukan kebenaran berita faktanya. Namun seperti biasa, selalu ada anomali dalam sebuah fenomenon. Bisa saja istilah Rohis Sarang Teroris adalah pelintiran media-media lain yang MUNGKIN karena hal tidak disengaja atau disengaja untuk menjatuhkan Metro TV. Namun kesimpulannya, saya beranggapan (dengan berdasarkan pada penalaran-penalaran diatas) bahwa beberapa pihak disana (termasuk MUI) berpikir bahwa Metro TV mengatakan Rohis sebagai sarang teroris.

Kedua, tulisan ini tidak menggeneralisasi bahwa semua pendukung Rohis Vs Metro TV ini mengatakan bahwa Metro TV mengeluarkan pernyataan bahwa Rohis Sarang Teroris. Ada beberapa kawan yang memang mengakui bahwa Metro TV tidak bicara seperti itu samasekali. Jadi tulisan ini ditujukan untuk membicarakan mereka yang berpikir bahwa Metro TV menuduh (saya sebut menuduh karena tidak/belum terbukti secara hukum) Rohis Sarang Teroris. Cukup jelas saya rasa.

Ketiga, Framing. Saya membatasi tulisan ini hanya pada kesesatan dalam membuat konklusi ROHIS SARANG TERORIS tanpa dasar premis yang valid. Saya tidak membicarakan apakah benar Rohis di berbagai sekolah di Indonesia menjadi sarang gerakan terorisme (walaupun secara subjektif saya tidak berpendapat demikian).

Baiklah, mari kita masuk kedalam inti pembahasan Falasi logika ini. ROHIS SARANG TERORIS kita pisah menjadi tiga kata: Rohis, Sarang dan Teroris. Untuk kata "Rohis" dan "Teroris" saya kira jelas maksudnya. Sedangkan untuk kata "Sarang" inilah yang perlu kita kaji lebih jauh. Sarang pada dasarnya adalah tempat dimana hewan dapat beristirahat, bersembunyi, berkembang biak, merawat anak, menyimpan makanan atau berkumpul dengan kawanannya. Kita lihat bahwa tidak semua binatang mempunyai sarang: Kuda, kucing, beruang, Ikan Paus, Kerbau dll adalah hewan-hewan yang tidak memiliki sarang. Sedangkan Semut, laba-laba, Lebah, Tawon, Berang-berang dan lain-lain adalah contoh hewan yang memiliki sarang. Maka definisi  ROHIS SARANG TERORIS, dengan berkaca dari definisi "sarang" pada dunia animalia, maka kurang lebih diartikan sebagai "Tempat dimana teroris beristirahat, bersembunyi, berkembang biak, merawat anak, atau berkumpul dengan kawanannya".

Sekarang mari kita lihat screenshot editorial 5 September 2012 di Metro TV sebagai berikut ini:

Yang dipermasalahkan mereka yang merasa Metro TV mengatakan Rohis Sarang Teroris adalah point nomor tiga "Masuk melalui Program Ekstra Kurikuler Di Masjid-Masjid Sekolah". Apakah kalimat tersebut mempunyai arti identik bahwa "Rohis adalah Tempat dimana teroris beristirahat, bersembunyi, berkembang biak, merawat anak, atau berkumpul dengan kawanannya"? Apakah benar bahwa jika saya "masuk melalui pintu A" maka Pintu A adalah tempat saya beristirahat, bersembunyi dan lain sebagainya? Apakah benar jika "Rekruitmen TNI masuk melalui organisasi Paskibra di SMA-SMA unggulan di Jakarta" maka diartikan Paskibra itu adalah sarang TNI? Saya kira itu loncatan berpikir yang luar biasa ngawur dan tidak masuk akal samasekali.

Selain itu, yakinkah kita bahwa Rohis hanyalah satu-satunya Ekstra Kurikular di masjid-masjid sekolah dan berlaku universal? Sayangnya, pengalaman saya sendiri membantah hal ini: Di sekolah saya, masjid sekolah juga dimanfaatkan kelompok ekstra kurikuler Rebana untuk berlatih. Jadi generalisasi kelompok yang mengatakan bahwa di masjid hanya ada Rohis terbukti salah, paling tidak disekolah saya.

Sejauh ini, hanya kedua hal itulah yang cukup mengganggu pemikiran saya. Sejauh yang saya amati, pernyataan presenter juga tidak menunjukkan gejala yang menuduh Rohis adalah sarang Teroris. Namun bagaimanapun saya bisa salah jika ada kalimat atau kata-kata dari Metro TV yang terlewati oleh saya. Bisa saja juga media-media lain yang memelintir pernyataan narasumber terkait statement yang menuduh Metro TV mengatakan Rohis Sarang Teroris, atau faktor hambatan informasi lainnya.

Bagaimana pendapat saya secara subjektif mengenai kebenaran apakah Rohis tempat teroris berkumpul? Pengalaman saya menunjukkan bahwa Rohis BUKAN tempat teroris berkumpul dan bersembunyi. Pengalaman saya menunjukkan bahwa Rohis adalah tempat pendidikan berorganisasi, bersosialisasi, dan pendidikan agama yang baik. Di Rohis sekolah saya pada zaman saya SMA, yang saya tahu tidak pernah ada gerakan-gerakan radikal yang masuk. Secara emosional pun saya cukup attached dengan Rohis walaupun saya tidak pernah menjadi anggota Rohis karena banyak kawan-kawan saya yang ikut organisasi Rohis. Namun kedekatan dan pengalaman baik saya dengan Rohis bukan berarti membutakan logika saya untuk berpikir rasional dan tidak membela Rohis secara membabi buta bahkan tidak menyambung.

Proud Of You Jakartan !

Pilgub DKI akhirnya selesai dan dengan sukses menempatkan jagoan saya, Joko Widodo alias Jokowi beserta wakilnya Ahok sebagai pemenang Pilgub DKI putaran kedua 2012 dengan masa jabatan 2012 - 2017. Untuk sementara ini (sampai hari saya menulis tulisan ini) belum ada pengumuman resmi dari KPU DKI mengenai pemenang pilgub DKI putaran kedua, yang ada hanyalah Quick Count dari berbagai pihak yang secara seragam menunjukkan hasil yang sama, yaitu kemenangan Jokowi Ahok. Terlepas dari siapapun pemenangnya, rasa bangga luar biasa tinggi saya tujukan kepada penduduk kota Jakarta yang telah dengan ikhlas dan dewasa berpartisipasi dalam pesta demokrasi terbesar dalam tingkat provinsi ini.

Kenapa saya bangga?

Pertama: Saya melihat sudah mulai terbit kesadaran politik dari kelompok muda (17-30) untuk berpartisipasi dalam sebuah sistem demokrasi. Baik itu dari omongan di kampus-kampus, kantor, dan teman-teman rumah, mulai menunjukkan bahwa pemuda kita mulai perduli dengan konstelasi politik Indonesia. Walaupun pembicaraannya masih sangat mendasar, namun paling tidak terlihat bahwa mereka mempunyai kepedulian dan kemauan untuk merubah lingkungannya melalui jalur politik. Mereka mulai rajin mengikuti program-program cagub yang diutarakan baik itu di televisi, internet ataupun media massa lainnya. Mereka seakan-akan mulai punya pikiran "gimana ya caranya milih pemimpin yang bisa bikin Jakarta makin bagus?", suatu hal yang sulit saya temui dikalangan muda pada pilgub atau pilpres sebelumnya.

Dulu, argumen mereka (termasuk saya juga dulu) adalah siapapun pemimpinnya tidak akan berpengaruh ke hidup saya. Politik hanyalah masalah elit-elit, rakyat tiada perlu ikut campur apalagi merasakan hasilnya. Dulu kami hanya berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kami tanpa pernah mempertimbangkan faktor pemimpin.

Kini, mereka dan termasuk saya sadar bahwa bagaimanapun kualitas kehidupan rakyat tidak bisa dilepaskan dari faktor pemimpinnya. Rakyat butuh pemimpin yang adil, skillful, dan bijak agar dapat hidup sejahtera. Dan inilah yang saya banggakan dari Jakarta: kedewasaan berpolitik kita relatif lebih baik dari pada yang sebelum-sebelumnya. Paling tidak dalam konteks tertentu, kepedulian rakyat pada proses politik dapat mencegah lahirnya kembali rezim Otoritarian dan bisa mengembangkan demokrasi pada level yang tinggi.

Alasan kedua mengapa saya bangga kepada warga Jakarta adalah Pilgub 2012 ini relatif damai dan tidak ada konflik horizontal terbuka. Mungkin memang ada kecurangan dan sedikit tensi disana-sini, namun tidak pernah benar-benar terjadi sebuah benturan. Rakyat Jakarta seakan-akan sadar bahwa perbedaan pandangan politik ini hanya sementara, toh pada akhirnya mereka akan bersatu lagi sebagai tetangga, kawan, rekan kerja, atasan, klien dan lain-lain sebagai warga Jakarta yang satu. Rakyat Jakarta tahu bahwa pada akhirnya mereka hanya akan punya 1 gubernur, yang siapapun dia, semua harus mengikhlaskannya sebagai pemimpinnya yang sah. Kesimpulannya, Pilgub DKI tahun ini relatif damai dan tanpa ada konflik-konflik yang berarti.

Ketiga: Jumlah golput menurun di putaran ke dua. Dalam sejarah pemilu di Indonesia, belum pernah ada pemilu putaran kedua yang dimana jumlah Golputnya berkurang. Selalu dalam putaran kedua pemilu apapun (Presiden atau kepala daerah) jumlah Golputnya senantiasa meningkat. Namun dalam fenomenon pilgub DKI 2012, jumlah Golput diputaran kedua justru berkurang (sekitar 0,3 persen) ketimbang putaran pertama. Hal ini menggambarkan betapa tinggi harapan warga Jakarta terhadap perubahan. Fenomenon ini sekaligus mengisyaratkan bahwa penduduk Jakarta mulai sadar bahwa Jakarta tidak akan berubah jika mereka sendiri tidak melalukan aksi nyata terkecil (nyoblos).

Keempat, khusus untuk relawan kotak-kotak yang telah melakukan Flashmob minggu lalu tanggal 16 September 2012, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia sebuah event yang cukup rapi dan terkoordinir yang diikuti oleh ribuan manusia, tanpa dibayar (termasuk saya) dan demi seorang calon pemangku jabatan politik. Entah apa artinya ini, yang pasti dari acara itu terlihat harapan warga Jakarta yang sedemikian besar kepada salah seorang calon gubernur. Ini juga memperlihatkan pada kita bahwa relawan-relawan gerilyawan pendukung kandidat politik juga bisa berkreasi secara luar biasa, tidak kalah dengan acara-acara terkoordinasi dari parpol.

Akhir kata, PROUD OF YOU JAKARTAN ! Semoga semangat fair play dan kedewasaan berdemokrasi ini bisa menular ke daerah-daerah lain di Indonesia

Kita Terlalu Banyak Menelan Fiksi

Beberapa hari lalu saya "survey" sederhana ke beberapa toko buku di Jakarta, baik yang sudah terkenal maupun yang baru-baru buka, termasuk toko-toko buku import juga saya sambangi: dari Jakarta Barat, Timur, Selatan dan Pusat (utara ngga sempat, keburu malam). Banyak hal yang saya cermati dari survey seadanya itu, namun dalam tulisan ini saya ingin menggaris bawahi satu hal, yaitu jumlah buku fiksi (teenlit, novel, komik dsb) yang jauh lebih banyak ketimbang buku non-fiksi (buku sejarah, buku referensi dsb). Penerbitnya pun lebih beranekaragam ketimbang penerbit buku non-fiksi.

Saya tidak menyalahkan siapapun, baik itu penerbit, toko buku ataupun penulis. Saya tahu persis posisi penerbit dan toko buku yang berorientasi bisnis, dimana buku-buku yang diterbitkan dan dijual sesuai dengan keinginan pasar. Tidak mungkin sebuah penerbit atau toko buku menerbitkan dan menjual buku-buku yang tidak ada peminatnya di pasar, tentu bukunya tidak akan laku. Posisi seorang penulis saya tahu persis karena saya juga sedikit lama berkecimpung dalam dunia tulis menulis, sehingga sayapun memahami bahwa mustahil untuk bisa memaksakan seseorang (penulis) untuk menulis sesuatu yang tidak dia sukai, paling tidak dalam rangka menghasilkan sebuah karya yang baik. Selain itu juga, penulis juga (kadangkala) berorientasi pada pasar, sehingga akan percuma bilamana sang penulis menulis suatu karya namun tidak ada pembacanya.

Kalaupun saya "dipaksa" untuk mencari kambing hitam dari miskinnya buku non-fiksi dipasaran buku Indonesia, maka saya lebih suka untuk menyalahkan sistem pendidikan kita. Salah seorang dosen saya, seorang penulis buku, pernah berkata saya "Seorang mahasiswa S1 itu seharusnya bisa menghasilkan paling tidak satu buku!". Saya tidak tahu maksud pasti dari dosen saya tersebut, namun tampaknya kini saya dapat memahami maksud beliau: Saya 3 kali terlibat dalam proyek penulisan ilmiah secara formal: 1). Penulisan Essay Lomba; 2). Penulisan Skripsi; 3). Penulisan buku (sedang berlangsung). Sedangkan penulisan semi-ilmiah saya sulit dihitung jumlahnya, puluhan hingga bahkan ratusan artikel (sebagian diantaranya hilang karena website saya terblokir). Dari kesemua tulisan yang telah saya tulis, ada dua kesamaan dalam menulis semua tulisan non-fiksi: Verifikasi data (kalau mustahil dilakukan, verifikasi sumber data) dan cara berpikir yang urut dan logis.

Saya pribadi merasa bersyukur 2 kali mendapatkan mata kuliah yang berhubungan dengan logika: Dasar-dasar Logika dan Filsafat Ilmu Politik. Kedua mata kuliah inilah yang paling besar jasanya dalam membentuk diriku yang dapat memahami runtutan logika. Dan beruntungnya lagi, selama saya kuliah saya selalu mendapatkan dosen yang suka memerintah muridnya untuk berdialektika (berdiskusi), sehingga saya belajar banyak cara mengeluarkan argumen ilmiah dengan benar tanpa melakukan hominem (kesesatan) atau framing yang tendensius. Kemudian saya coba tanyakan kepada rekan-rekan mahasiswa lain kala itu yang kuliah di kampus negeri dan swasta lainnya, ternyata tidak semua kampus memberikan mata kuliah dasar-dasar logika atau ilmu yang berkaitan dengan pelatihan kemampuan mengembangkan logika. Bahkan di beberapa kampus, berdasarkan cerita rekan-rekan saya, banyak dosen yang jarang mengadakan diskusi ilmiah alias hanya mendiktekan materi untuk dicatat.

Dari situ saya kemudian apa yang dimaksud oleh dosen saya tadi, ternyata beliau hendak mengatakan bahwa seorang mahasiswa, dimana kemampuan logikanya seharusnya telah terasah melalui proses dialektik dan kegiatan belajar di dalam kelas, bisa membuktikannya dalam bentuk buku. Kenapa buku? karena di dalam bukulah segala runtutan sebab akibat, verifikasi data, kemampuan untuk menghubungkan antara satu fenomenon dengan fenomena lainnya dengan logis dan kemampuan berdialektika sekaligus dijadikan satu, suatu hal yang tidak dapat kita temukan dalam cerita fiksi.

Lalu apa hubungannya semua cerita diatas dengan banyak buku fiksi ketimbang non-fiksi. Sederhana saja, sistem pendidikan kita yang seakan-akan kurang mementingkan kemampuan berlogika, sehingga mahasiswa pun seakan-akan "tidak tahu" dan tidak terbiasa dengan bagaimana cerita menghubungkan secara logis antar fenomena dan mencari data valid. Walhasil ketika lulus, mahasiswa itupun tetap mewarisi ketidaktahuannya dan saat dia menulis, menulis fiksilah dia. Begitupun dengan permintaan pasar yang penuh dengan fiksi: Iwan Piliang, seorang Citizen Reporter Senior pernah menulis bahwa minat baca mahasiswa dan pelajar sekarang ini sangat menyedihkan. Sontak saya pun mengamini 1000 kali pernyataan beliau ini. Kemiskinan niat baca ini lahir akibat sistem pendidikan yang berorientasi kepada hasil nilai di raport alih-alih ilmu pengetahuan sendiri. Pelajar, termasuk mahasiswa menjadi terjebak dalam jurusannya sendiri, merasa perlu membaca buku hanya yang berguna untuk mengatrol nilai ataupun IPK nya. Makna ilmu pengetahuan diartikan begitu sempit bak katak dalam tempurung: wawasan menyempit, kemampuan memahami masalah pun menjadi miskin, seakan-akan tahu padahal tidak tahu, seakan-akan paham padahal mengertipun tidak. Hasilnya, pelajar dan mahasiswa merasa tidak perlu memperkaya wawasan lagi melalui buku. Rasa puas terhadap wawasan diri sendiri ini mengakibatkan mereka "malas" menambah ilmu dengan membaca hal-hal yang mengandung wawasan, mereka lebih suka menghabiskan (sebagian besar, sangat besar bahkan) waktunya untuk membeli dan membaca cerita-cerita khayalan.

Perlu dicatat bahwa saya bukan seorang anti fiksi. Saya sendiri penggemar berat hasil-hasil karya Dan Brown, Enid Blyton, dan Jules Verne. Namun, saya setidaknya sadar diri untuk mengimbangi diri saya antara fiksi dan fakta, antara khayalan dan realita, antara utopia dan pragmatist. Terlalu banyak menyerap fakta akan membuat kreatifitas dan idealisme saya terkikis. Namun sebaliknya, menyerap terlalu banyak fiksi bisa membuat saya buta akan realita dan melayang dalam mimpi sendiri.

Well, All right, kembali lagi ke topik utama: Banyaknya buku fiksi di rak-rak toko buku Indonesia adalah ekses dari permintaan pasar kita yang lebih suka menghibur diri ketimbang memperkaya diri dengan ilmu. Saudara saya yang belajar di AS pernah berkata bahwa, di AS, bazar buku hampir tiap bulan diadakan dan sebagian besar adalah buku-buku non-fiksi. Toko-toko buku pun banyak yang menjual buku-buku referensi di raknya alih-alih buku novel (itulah mengapa banyak publisher non-fiksi di AS, jauh lebih banyak daripada di Indonesia). Tidak usah jauh-jauh keluar negeri, tahun 1992 - 1995 adalah masa-masanya saya rajin ke toko buku Gramedia & Gunung Agung di Jakarta. Waktu itu saya hobi ke toko buku itu karena ingin membeli buku-buku tentang Dinosaurus. Seingat saya (dan ingatan saya masih sangat amat jelas), rak buku fiksi di Toko Gramedia Matraman ketika masih jauh sangat sedikit ketimbang buku-buku non-fiksi (yang mana waktu itu saya tidak paham apa maksud dari buku-buku njelimet itu). Coba bandingkan sekarang, zona rak komik/buku fiksi bahkan lebih luas hingga 2 kali lipat ketimbang rak buku-buku referensi.

Bagaimanapun ini hanyalah hipotesis saya berdasarkan referensi tokoh ternama, pengalaman pribadi, observasi rekan-rekan dan kesaksian teman. Saya bisa salah, tapi bisa juga benar atau bahkan bisa kedua-keduanya. Intinya adalah saya berharap bahwa mudah-mudahan pemuda negeri ini tidak selamanya terjembab dalam dunia fantasi.

Tiga Macam Orang di Pilgub DKI.

Ada hal unik yang terjadi selama masa kampanye Pilgub DKI tahun ini: Orang-orang yang tadinya tidak kentara orientasi atau pemahaman politiknya mulai terlihat aslinya, baik itu dalam sosial media ataupun dunia nyata. Kawan-kawan saya yang tadinya terlihat seperti tidak menaruh perhatian terhadap politik, mulai mengeluarkan opininya terkait pilgub DKI ini. Secara garis besar, ada 3 macam manusia di Indonesia ini dalam menyikapi strategi-strategi politik terkait pilgub DKI ini (berdasarkan pengamatan saya di twitter dan lingkungan rumah - kantor)

1. Orang yang Mengerti politik.
Kelompok masih sangat sedikit, mungkin perbandingannya hanya 1 dari 10 orang yang faham mengenai dinamika dunia politik. Orang-orang ini mengerti studi politik atau politik praktis di lapangan, maka dari itu mereka dapat dengan tegas dan jelas menyuarakan opininya: ada yang memilih Foke, ada yang memilih Jokowi dan ada pula yang memilih netral. Tidak jarang ketika orang-orang yang paham politik ini saling berseberangan pendapat, muncullah debat-debat (kalau di twitter disebut dengan Twitwar). Orang yang mengerti politik ini mengerti dengan jelas resiko, kelebihan, kekurangan dan konsekuensi masing-masing calon, dan mereka mempunyai kesiapan lebih atas apa yang akan terjadi di masa mendatang terkait output pilgub mendatang. Hampir semua kelompok ini tidak ingin menjadi bagian dari Golput.

2. Orang Tanggung
Kelompok tanggung ini adalah kelompok yang "sangat sedikit" paham tentang politik. Kemungkinan kelompok ini adalah didominasi simpatisan baru partai politik atau mahasiswa ilmu politik tingkat awal yang mana level-level itu masih banyak disodori dengan idealisme-idealisme politik klasik, dimana istilah - istilah subjektif "seharusnya", "sebaiknya" dan sebagainya masih sangat mendominasi. Kelompok ini mengisi 3 dari 10 orang yang berbicara mengenai pilgub. Kelompok ini, pada beberapa individu masih dirundung rasa kebingungan untuk memilih cagub yang mana. Kelompok punya punya pendirian sendiri, walaupun pendirian tersebut sangat rapuh bila di counter dengan argumen lain (ketidakmampuan menciptakan counter argument). Ciri kelompok ini adalah mereka sudah berorientasi pada program alih-alih kepribadian.

3. Orang Tidak Paham
Parahnya, 6 dari 10 orang yang berbicara pilgub DKI tidak tahu samasekali mengenai studi politik. Yang unik, 80% dari kelompok ini skeptis dan apatis dengan pilgub DKI 2012 (ingin golput). Berbeda dengan kelompok Orang Tanggung yang tidak begitu vokal, kelompok ini justru lebih vokal. Namun karena ketidaktahuannya, suara kelompok ini tidak pernah dianggap sebagai pertimbangan serius dalam meletakkan fondasi dalam rangka memilih salah satu calon. Kelompok ini sangat mudah termakan kampanye-kampanye sesat dan manipulasi data, termasuk kampanye oldschool yang mengedepankan kesukuan dan agama.

Demikianlah kiranya sedikit opini dari saya mengenai tipe-tipe orang menjelang Pilgub DKI berdasarkan tingkat pemahamannya. Jadi, di kelompok manakah anda berada?

HAM Itu Tidak Mutlak (Konklusi)

Banyak artikel berbahasa Indonesia, baik itu yang tercetak ataupun online, yang mengatakan HAM (Hak Asasi Manusia) itu mutlak. Saya mendefinisikan mutlak disini secara luas, yang artinya mutlak dari berbagai macam perspektif, mutlak dari dimensi waktu dan mutlak dari dimensi tempat. Namun bagaimanapun, berdasarkan pengamatan dan apa yang saya pelajari, fakta menunjukkan bahwa sesungguhnya sifat kemutlakan HAM itu tidak pernah ada. Kemutlakan HAM hanya terdapat dalam tulisan-tulisan hukum seperti UDHR atau UUD 45, namun praktiknya sangat sulit bahkan untuk dibilang mendekati absolutisme HAM.

Kita mulai dari perspektif itu sendiri. Dalam tulisan ini saya akan gunakan perspektif ilmu sosial dan politik. Mungkin pembaca sekalian kenapa saya tidak menggunakan perspektif hukum. Alasan saya jelas: Hukum bersifat lokal dan sekaligus merupakan hasil rekayasa manusia yang disengaja. Kalaupun saya menggunakan Hukum internasional, maka sifatnya mendadak dan didasarkan pada satu-dua peristiwa, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II sekaligus dengan holocaust nya dan sifatnya yang "rekayasa tersengaja" itulah yang tetap menjadi kendalanya. Sedangkan dua perspektif lainnya, yakni sosial dan politik sifatnya lebih human nature, tidak secara sengaja terjadi dan merupakan sebuah proses internal yang tidak terelakkan (inevitable process) dalam dinamika sosial. Hukum (tertulis) selain itu juga merupakan rekayasa kelompok intelektual, apalagi jika kita berbicara dalam konteks abad 20-21. Kelompok intelektual inipun terbatas, tidak dapat mewakili semua kelompok masyarakat, bahkan dalam bentuk demokrasi paling ideal sekalipun. Seperti PBB contohnya, hukum HAM yang tertuang dalam Universal Decralation of Human Rights atau Piagam Hak Asasi Manusia tercipta dengan wawasan Europecentrism alih alih mewakili masyarakat komunal Afrika, Asia dan Amerika Latin.

Mari kita mulai dari analisa sosial dan dimensi ruang. Masyarakat primordial ataupun tradisional, yang mungkin bisa lebih dengan mudah kita pahami dengan istilah "suku", mempunyai kebiasaan atau kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Dalam tulisan saya di http://www.dagelanwayang.com/2012/03/tinjauan-kritis-terhadap-universalisme.html saya memberikan contoh teori serta perbedaan cara pandang terhadap suatu aktivitas antar kultur (kebudayaan). Masyarakat Eropa secara umum beserta dengan kultur yang menjadi atributnya, tentu berbeda dengan kultur masyarakat Afrika pada umumnya. Budaya dari bangsa Papua tentu berbeda dengan kebudayaan dari bangsa Nordik di Norwegia. Itulah apa yang saya sebut dengan Relativisme Kultural (partikularisme kebudayaan).

Apakah relativisme kultural merupakan sebuah rekayasa tersengaja seperti hukum (tertulis)? Tentu tidak. Relativisme kultural tercipta karena adanya pengalaman-pengalaman kelompok masyarakat yang tidak terencana sebelumnya dan saling berbeda satu sama lain. Pengalaman itu bisa karena faktor sumber daya makanan, cuaca, iklim, binatang buas, penyakit dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman itu, yang tentunya berbeda untuk tiap kelompok kebudayaan, menimbulkan perbedaan antara kelompok budaya satu dengan kelompok budaya lainnya. Relativisme kultural tidak terencanakan dan dirumuskan oleh segelintir orang seperti hukum tertulis modern, dia terjadi secara tiba-tiba dengan proses yang cenderung lambat (Lintas generasi) dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa masyarakat tersebut menyadarinya.

Maka mari kita lihat dari dimensi waktu. Seperti yang telah saya paparkan diatas, pengalaman lah yang membuat komunitas satu berbeda dengan komunitas lainnya. Pengalaman terbentuk karena ada usia peradaban. Namun yang jadi pertanyaan apakah pengalaman selalu berbanding lurus dengan usia peradaban (komunitas tersebut). Jawaban dan penjabaran atas pertanyaan seputar dimensi waktu dalam memahami HAM bisa anda baca di http://www.dagelanwayang.com/2012/05/evolusi-ham-sebuah-perjalanan-panjang.html. Dalam tulisan tersebut saya menuliskan mengenai evolusi standar Hak Manusia secara global, mulai dari Codex Hammurabi hingga UDHR. Evolusi HAM inilah yang merupakan salah satu poin mengapa saya menyebut HAM tidak mutlak: Jika bersifat absolut maka dia akan mengalahkan dimensi waktu dimana sebuah evolusi tidak akan dibutuhkan karena dia telah mencapai titik kesempurnaan dan kemutlakan (absolut).

Demikian kiranya secara singkat kesimpulan saya untuk mengatakan bahwa HAM tidak akan pernah bersifat mutlak. Walaupun dalam teks hukum sering tertulis bahwa HAM adalah sebuah hak yang integral dengan umat manusia, namun fakta dilapangan yang telah, sudah, dan akan terjadi menunjukkan bahwa HAM tidak bisa bersifat absolut.

Ngawurnya Akun Twitter TRIOMACAN2000 Terkait Hubungan Jokowi Dengan Prabowo

Anda sekalian mungkin tahu dengan akun twitter kontroversial pseudonim @triomacan2000 yang seringkali kultwit hal-hal yang sangat bombastis. Terakhir kultwit TM2000 yang saya stalking (karena saya bukan follower dia) adalah kultwit mengenai hubungan antara Jokowi dengan Prabowo. Menurut pemikiran TM2000, Jokowi sangat berbahaya bila terpilih menjadi gubernur DKI 2012 karena digadang-gadang akan membawa agenda kepentingan Prabowo Subianto pada pilpres 2014. Perlu dicatat bahwa TM2000 melihat Prabowo Subianto sebagai sosok yang anti-demokrasi, baik itu karena faktor sejarahnya (Tragedi '98) ataupun latar militer yang merupakan sebuah kombinasi dari watak pemimpin otoriter ala Soeharto. Link kumpulan kultwit TM2000 tentang hubungan Jokowi dan Prabowo ini bisa anda sekalian baca di http://chirpstory.com/li/18486 .

Sebelum saya membahas cacatnya argumen TM2000 dalam kultwit Jokowi - Ahok dengan Prabowo tersebut diatas, saya akan sedikit gambarkan mengapa akun pseudonm seperti TM2000 tidak layak dipercaya apalagi menjadi landasan hipotesis atas suatu masalah.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pertama adalah kredibitas sumber akun itu sendiri. Yang pertama tentu kita semua merasa absurd mengenai siapakah TM2000 itu sebenarnya. Ada banyak praduga diluar sana, salah satunya menunjuk kepada Raden Nuh (Silahkan Googling siapakah dia itu), namun secara mendasar, TM2000 sendiri tidak pernah mengakui siapa dirinya. Faktor anonimitas inilah yang membuat data-data yang disajikan TM2000 menjadi kurang terpercaya, karena seperti yang kita tahu, sebuah data (dalam konteks keilmu pengetahuan)  akan valid saat narasumbernya sendiri diketahui siapa (sederhananya: narasumber itu harus jelas orangnya). Bayangkan saja kita sedang membuat buku ilmiah, skripsi atau thesis, tidak mungkin kan kita pakai data yang dipaparkan oleh sumber yang tidak jelas orangnya? Prinsip-prinsip keilmuan itulah yang harus kita pegang teguh dalam memahami cacatnya akun pseudonim TM2000. 

Kedua, TM2000 sendiri mengandalkan datanya dari sumber lain, yakni yang "katanya" sumber intelejen. Saya juga kurang paham dengan maksud dia dengan "intelejen", namun saya menangkap bahwa ini semacam sekumpulan orang (atau grup) pribadi, yang juga termasuk dalam tim TM2000 yang bertugas mencari informasi dilapangan. Namun sekali lagi, TM2000 juga tidak pernah membeberkan bukti shahih bahwa tim Intel ini eksis di dunia. Singkatnya, tidak ada satupun cara di planet ini untuk membuktikan bahwa Tim Intelejen khusus TM2000 ini benar-benar ada di dunia. Walaupun TM2000 sering berkata bahwa dia punya Tim Intel, namun ini sama saja mempercayai sesuatu hal yang tidak jelas atas suatu hal yang tidak jelas pula: jadi yah semacam tertipu dua kali jika anda salah satu fans nya. 

Ketiga, dalam membeberkan apa yang disebutnya dengan "fakta", TM2000 telah kehilangan akal sehatnya, terutama bila kita melihatnya dari segi hukum. Dalam hukum, fakta atau disebut dengan fakta hukum adalah sebuah kenyataan yang telah melalui proses pengujian data yang bernama pengadilan. Tanpa proses pengadilan, semua bentuk pelanggaran hukum baru sampai pada tahap "dugaan". Masalahnya adalah, belum sampai pengadilan alias masih pada data intel fiktifnya, TM2000 sudah memvonis seseorang melakukan tindak pelanggaran hukum (praduga bersalah). Saya rasa, sebagai seorang yang menjunjung tinggi prinsip keilmuan,, cara berpikir TM2000 merupakan cara berpikir sesat yang justru membodohi orang-orang (alih-alih "pencerahan" seperti yang tertera pada bio nya). 

Ketiga prinsip kesesatan dasar terkait akun TM2000 tersebut diatas adalah dasar dari kekacauan twit-twit dia dari dulu hingga hari ini. Sekarang marilah kita membahas secara spesifik kesesatan pikir TM2000 terkait hubungan Jokowi - Ahok (Jokohok) dengan Prabowo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pertama, TM2000 mengatakan bahwa Taufik Kiemas pada dasarnya tidak setuju dengan pencalonan Jokowi dengan 2 alasan: 1). Tidak mau PDIP didikte oleh Prabowo. 2). Keislaman Taufik Kiemas kuat. 3). Jokohok alat untuk membesarkan Prabowo dan Gerindra. 4). Takut Jokowi (sebagai kader PDIP) akan lebih loyal ke Gerindra dan Prabowo.

Argumen pertama TM2000 yang mengatakan bahwa Taufik Kiemas pada dasarnya tidak setuju dengan pencalonan Jokowi tidak dapat terbukti. Taufik Kiemas sendiri tidak pernah menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan pencalonan Jokowi. Justru yang ada, dalam berbagai pernyataannya di media massa, secara semiotika dia mengisyaratkan mendukung pasangan yang diangkat oleh PDIP, yaitu Jokowi Ahok. Otomatis dengan mentahnya argumen utama ini (Taufik Kiemas tidak setuju Jokowi) maka membuat 4 poin turunan yang merupakan penjelasan dari argumen utama, juga otomatis mental alias tidak valid.

Seandainya pun jika memang Taufik Kiemas menyatakan demikian (yang mana hal tersebut tidak ada buktinya), maka menurut saya, kekhawatiran Taufik Kiemas pun salah total karena, pertama: Dengan diangkatnya Jokowi menjadi cagub DKI yang didukung oleh Gerindra juga, maka hal ini tetap akan menaikkan pamor PDIP. Alasannya adalah sesuai dengan teori polarisasi dalam dunia ilmu politik, seorang figur atau tokoh yang menjadi kader suatu partai akan menaikkan pamor dan elektabilitas partai yang bersangkutan. Dalam kata-kata yang lebih sederhana, selama Jokowi masih menjadi kader PDIP, maka selama itu juga PDIP yang akan diuntungkan oleh figur Jokowi. Sedangkan kekhawatiran Taufik Kiemas bahwa Jokowi selaku kader potensial PDIP akan lebih loyal ke Gerindra meskipun cukup beralasan namun saya melihat sebagai ketakutan yang berlebihan karena Jokowi sendiri mengatakan bahwa dia selalu setia kepada PDIP.

Selanjutnya, Triomacan2000 salah total dalam menjelaskan bahwa populernya Jokowi juga akan menaikkan nama Prabowo Subianto. Dengan berlandaskan pada teori pembentukan pemerintahan Fasisme maka akan dapat kita pahami bahwa bahkan tanpa adanya sosok Jokowi pun, seorang Prabowo akan meningkat popularitasnya. Kenapa? Karena pertama, demokrasi Indonesia sudah menimbulkan kekecewaan Rakyat secara umum yang termanifestasikan dalam tingginya jumlah Golput. Pemilu Nasional 2009, yaitu lebih dari 30% golput (golput: tidak memilih walaupun sudah memiliki hak pilih yang sah). Ditambah lagi tahun 2012, DKI Jakarta, sebagai sebuah wilayah yang menggambarkan keanekaragaman dan ciri Indonesia, mempunyai angka lebih dari 30% golput juga.

Dalam teori pembentukan Fasis, dikatakan bahwa fasisme terbentuk di negara non miskin (bisa negara maju atau negara berkembang) yang didominasi oleh kelas menengah. Fasisme terbentuk karena rakyat negara yang bersangkutan sudah dan telah merasakan bentuk pemerintahan demokrasi, namun kecewa dengan prestasi semasa demokrasi. Kekecewaan ini yang menggiring rakyat kepada bentuk pemerintahan yang lebih otoriter dan lahir lah fasisme. Hal ini, dalam opini saya, sama dengan apa yang terjadi di Indonesia: Demokrasi sejauh ini tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman rakyat. Konflik horizontal dan vertikal dengan begitu gamblangnya dapat rakyat saksikan, bahkan kadang secara live, melalui siaran televisi. Kasus KKN hampir setiap hari dapat kita baca di koran dan internet. Inflasi yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan semakin mempersulit kehidupan rakyat. Semua ini berakumulasi selama bertahun-tahun dan menimbulkan rasa skeptisme rakyat. Dari sinilah rakyat Indonesia mulai beralih melirik
pemimpin alternatif yang lebih tegas, lebih tangan besi, lebih mampu menyelesaikan masalah melalui kekuatan penegak hukum (aparat negara)...dan semua itu dimiliki oleh Prabowo Subianto.

Teori tersebut diatas didukung oleh model siklus bentuk pemerintahan Plato yang menyebutkan bahwa dalam kehidupannya, sebuah negara memiliki siklus pemerintahan, dan siklus tersebut menunjukkan bahwa setelah Demokrasi adalah bentuk pemerintahan Tirani. Indonesia sendiri, pernah merasakan demokrasi (gagal) yang pada gilirannya kini adalah masuk ke masa-masa Tirani.

Namun bagaimanapun, kita baru "akan" atau berpotensi "akan" masuk ke lingkungan fasis, kita belum masuk kedalamnya. Jadi sebenarnya masih ada harapan besar untuk tetap berada dalam lingkungan demokrasi. Maka dari itu, seandainya memang Prabowo Subianto identik dengan fasis seperti yang dituduhkan oleh TM2000 (dan marilah kita untuk sementara berasumsi seperti itu), maka tetap tidak perlu ada kekhawatiran bahwa Jokowi lah yang mempromosikan Prabowo. Justru yang mempromosikan Prabowo adalah kegagalan demokrasi kita: partai politik (terutama partai-partai penguasa), parlemen (DPR dan MPR) serta para institusi penegakkan hukum yang telah memamerkan kepada rakyat Indonesia betapa hancurnya demokrasi di negeri ini.

Jadi menurut saya, akun TM2000 ini memang seakan-akan cerdas dalam menghubung-hubungkan antar variabel, namun tidak punya landasan pemikiran ilmiah, baik itu teori ataupun model...hanya reka-reka belaka. Dan maka dari itu, saya merasa sudah tidak ada alasan lagi bagi mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan untuk mempercayai dan menjadikan kultwit TM2000 sebagai dasar dalam melakukan hipotesis ataupun landasan dalam melakukan suatu aktivitas.

MW5KBRR2Z98B

Pilkada Jakarta: Antara Foke Dan Jokowi

Tujuh belas hari lagi warga Jakarta akan mengadakan sebuah hajatan demokrasi yang mungkin paling banyak disorot media nasional (kecuali pemilu nasional tentunya), yaitu pemilihan calon gubernur DKI Jakarta periode 2012 - 2017. Hajatan ini akan mempertarungkan dua orang kandidat, sang Incumbent, yakni Fauzi Bowo (Foke) dan penantangnya yang berasal dari sebuah kota kecil, Solo, yaitu Joko Widodo (Jokowi).Akan ada sekitar 6,5 juta warga DKI Jakarta yang mempunyai hak untuk memilih satu diantara kedua kandidat tersebut, yang kemungkinan besar juga beberapa persen dari angka tersebut akan Golput alias tidak memanfaatkan hak memilihnya.


Apa pentingnya pilkada DKI Jakarta ini bagi warga Indonesia secara keseluruhan?. Dengan bangga saya katakan bahwa, khusus untuk Pilkada DKI Jakarta ini, kedewasaan warga dalam berpolitik sudah semakin matang. Warga DKI tidak lagi mudah terjebak dalam money politic (walaupun saya juga masih menyaksikan sendiri ada beberapa warga yang masih tergoda dengan money politic) dan lebih memperhatikan program yang diusung oleh masing-masing calon gubernur. Khusus untuk lingkungan saya, baik itu di media sosial internet (twitter, facebook) dan lingkungan riil saya (rumah, organisasi, kantor), ada harapan terhadap kedewasaan berdemokrasi yang luar biasa: Orang-orang mulai perduli dengan siapa calon pemimpin yang akan memimpin mereka dikemudian hari. Orang - orang mulai sadar bahwa dengan golput mereka tidak akan memperoleh suatu hal positif apapun terkait dengan kualitas pemimpin. Orang-orang mulai tidak terjebak dengan isu-isu primordialisme seperti agama dan suku-ras dalam meletakkan fondasi berpikir dalam rangka memilih seorang pemimpin. Orang-orang juga mulai dengan hagemone Partai Politik dan lebih melihat karakter calon pemimpin DKI Jakarta.

Hal tersebut adalah sebuah angin segar dalam demokrasi Indonesia. Betapa tidak, selama lebih dari 1 dekade sejak kita masuk ke era demokrasi, masyarakat Indonesia terlihat seakan-akan kaget dalam menerima kebebasan yang baru ini. Kekagetan atau euforia ini terlihat dari salah kaprahnya masyarakat kita dalam menyikapi kebebasan. Seperti yang kerap kita lihat bersama dalam tayangan di berita, pilkada diberbagai wilayah NKRI kerap diwarnai dengan aksi-aksi kekerasan baik itu dilakukan oleh pihak pemenang ataupun pihak yang kalah. Kebebasan kita yang baru ini juga juga belum disikapi secara dewasa oleh masyarakat kita, seperti mudahnya terjebak dalam idolisasi seorang tokoh, money politic, fanatisme partai, skeptisme yang berbuntut banyaknya golput dan lain sebagainya.

Namun bagaimanapun, terlepas dari urgensitas Pilkada DKI Jakarta sebagai imej kedewasaan berpolitik Indonesia, menyoroti kedua petarung pada pilkada DKI Jakarta putaran kedua ini juga tidak kalah pentingnya. Pertama, sang incumbent, Foke yang didukung oleh partai-partai besar pada pemilu 2009 (PD, PAN, PPP, PKS, Golkar, PKB) dan dengan sokongan dana yang hampir tidak terbatas membuat calon yang satu ini kemungkinan besar akan kembali memenangkan putaran kedua pilkada DKI Jakarta. Selain itu Foke juga mempunyai kekuatan lain, yaitu kontrol penuh terhadap mesin birokrasi & kepemerintahan dibawahnya (yang mana hal ini menjadi sebuah kekuatan lebih semua calon incumbent) yang dapat dimanfaatkan untuk memenangkan dirinya. Foke sendiri juga sudah sangat berpengalaman sebagai bagian dalam sistem birokrasi DKI Jakarta, dimana sebelum dia menjabat sebagai Gubernur DKI dia juga berstatus Cagub DKI pada era Sutiyoso.

Penantang Foke datang dari sebuah kota kecil berpopulasi 550.000 orang di Jawa Tengah, Solo, yaitu Jokowi. Jokowi, secara praktis hanya didukung oleh dua partai, yakni PDIP dan Gerindra. Lolosnya Jokowi keputaran kedua pilkada DKI Jakarta ini cukup mengejutkan karena sebenarnya ada nama yang lebih besar ketimbang dirinya dan didukung oleh partai yang lebih militan untuk wilayah DKI Jakarta, yaitu Hidayat Nur Wahid dengan mesin politik PKS nya yang ternyata kalah telak di urutan ketiga pada putaran pertama pilkada DKI Jakarta. Meskipun demikian, secara pragmatis, Jokowi memang lebih menarik perhatian masyarakat oleh karena daya tariknya yang sangat memikat media. Dengan gayanya yang merendah dan penampilannya yang seadanya, membuat berita apapun mengenai Jokowi sangat menarik masyarakat yang tampaknya sudah lelah dengan gaya kepemimpinan yang feodal.

Sekilas terlihat bahwa Foke adalah kandidat yang paling besar kemungkinannya untuk memenangkan pilkada DKI Jakarta tahun ini, namun perlu bersama kita ketahui bahwa Jakarta adalah sebuah kasus unik yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Tujuh puluh persen perekonomian Indonesia bergerak di wilayah DKI Jakarta dengan tingkat pendidikan rata-rata sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi. Melihat fakta tersebut maka tidak heran bahwa wilayah DKI Jakarta didominasi oleh kelas menengah yang mempunyai karakteristik kritis, tidak mudah puas, dan memiliki wawasan yang relatif luas. Hal-hal yang menjadi kekuatan Foke seperti Partai Politik dan agama (dan suku) tampaknya sulit diandalkan menjadi satu-satunya amunisi Foke. Foke perlu berbuat lebih ketimbang hanya bergantung pada Parpol pendukung dan status keagamaan dan sukunya. Foke perlu lebih mengembangkan pemaparan visi dan misinya yang original, yang mana menurut saya agak sulit dilakukan dalam kapasitasnya sebagai incumbent. Mengapa sulit? Karena Foke sendiri sudah pernah memimpin Jakarta selama 5 tahun sebelumnya, dan sebagai warga di tengah-tengah kota Jakarta selama 20 tahun lebih, saya kurang (bahkan: tidak) merasakan program-program yang dilakukan Foke.

Katakanlah program penanggulangan banjir Foke dengan cara membuat Banjir Kanal Timur yang sebenarnya adalah program dari era zaman Belanda. Yang saya rasakan, walau BKT sudah selesai, namun jika hujan deras datang tetap saja terjadi genangan air yang bahkan dibeberapa titik bisa sampai membuat mogok sebuah mobil. Dan parahnya genangan air tinggi ini terletak di jalan-jalan raya (protokol) yang tentu saja membuat macet luar biasa seharian. Selanjutnya program transportasi massal yang bisa dibilang tidak ada perkembangan sejak Foke berkuasa: Pelayanan bus kota dan angkot yang semakin buruk serta kualitas Transjakarta yang semakin tidak bermutu. Sederhananya, tidak ada prestasi Foke yang saya rasakan selama dia memimpin Jakarta 5 tahun sebelumnya.

Dari contoh masalah diatas, tampaklah bahwa Foke hanya mengulang kebohongan bila dia masih terpaku pada gaya kampanye klasik yang membanggakan program-program masa lalunya. Untuk meraih simpati dan suara, Foke dan Timsesnya harus kreatif bagaimana memaparkan sebuah program baru substitutif yang dapat me-replace program lama yang terbukti tidak berhasil itu. Disinilah permasalah yang dihadapi seorang incumbent dimana rakyat dapat merasakan kinerjanya sebelum periode kedua berlangsung.

Sebaliknya Jokowi relatif lebih mudah menjaring suara warga DKI karena memang tidak pernah ada kinerja dia di DKI Jakarta. Program apapun yang dilontarkan Jokowi dan Timsesnya tidak akan terbukti sampai akhirnya dia berhasil menjadi gubernur DKI. Namun demikian, Jokowi yang telah pernah menjadi walikota Solo selama dua periode juga bisa dilihat sebagai gambaran kinerja Jokowi di Jakarta nantinya. Prestasi Jokowi di Solo, semisal relokasi PKL Banjarsari, bisa menjadi acuan dalam mendapatkan gambaran metode kepemimpinan Jokowi di Jakarta nantinya. Tapi perlu dilihat juga beberapa hal negatif yang terjadi di Solo seperti terorisme dan konflik horizontal yang baru-baru ini terjadi dapat menjadi faktor yang merugikan potensi jumlah suara yang akan di dapatkan Jokowi di Jakarta. Begitupun dengan masalah kemiskinan di Solo yang meningkat semasa dipimpin Jokowi juga dapat menjadi amunisi yang mematikan bagi Jokowi.

Baiklah, kedua hal itu memang masalah untuk masing-masing kandidat dan kita hanya tinggal lihat mana yang lebih pantas untuk memimpin Jakarta. Tapi jangan lupa, kadang kitapun, sebagai penonton, seringkali terlena oleh metode-metode kampanye dan penyampaian statemen yang terkesan manipulatif dan mind controlling alias propaganda.  Maka dari itu, marilah menjadi pemilih yang cerdas dengan tidak mudah terjebak pada materi kampanye yang justru membodohi kita.